Jakarta, 19 Rabi’ul Akhir 1437/29 Januari 2016 (MINA) –Permasalahan Potensi Kelangkan pangan merupakan ancaman serius yang sedang kita hadapi. Sedangkan kemakmuran bangsa tidak pernah lepas dari desa sebagai peran penunjang pertumbuhan bangsa bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan, “Pihaknya akan berusaha berkontribusi maksimal dalam agrikultur reform dengan mengedepankan dua pion inti yaitu membangun Indonesia dari desa dan penguatan Badan Usaha dan Kelembagaan Petani di pedesaan guna menyelesaikan berbagai masalah kemiskinan di pedesaan,” katanya pada acara Seminar Nasioanal dan Musyawarah Kerja Nasional Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonsia di Jakarta, Jumat (30/1).
“Pemerintah akan meningkatkan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang akan di arahkan secara intergral dengan mengacu pada kekhasan daerah dengan memperhatikan sisi kondisi, potensi, dan prospek daerah masing-masing,” tambahya.
Marwan mengutip teori Maltus, “Peningkatan produksi pangan mengikuti deret hitung dan pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sehingga manusia masa depan akan mengalami ancaman kekurangan pangan.”
Baca Juga: Tumbangnya Rezim Asaad, Afta: Rakyat Ingin Perubahan
Pernyataan ini semakin lama semakin terbukti apalagi indonesia yang pelan-pelan mulai berpindah dari negara agraris menuju negara industri.
Data Wesbang menyebutkan, estimasi populasi penduduk dunia pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 8,039 miliar penduduk. Jumlah penduduk sebanyak itu membutuhkan konsumsi per kapita sebesar 363.000 ton dengan permintaan pangan sebesar 3,05 miliar ton. Di sisi lain lahan pertanian terutama pangan hanya 2,98 miliar ton, selisih antara permintaan dan kebutuhan permintaan pangan mencapai -68,8 juta ton. Dampak ini terasa karena sampai Agustus 2013 Indonesia telah mengimpor beras hingga 35,818 ton atau senilai US$ 19,130 juta yang dipasok dari Vietnam, Thailand, Pakistan, India dan Myanmar.
Akumulasi hingga januari 2013 total beras yang masuk mencapai 302,707 ton atau senilai US$ 156,332juta meskipun pada pemerintahan sekarang inpor beras mulai berkurang.
Dalam bidang lahan pertanian data tahun 2012 menunjukan perluasan lahan untuk sektor perkebunan meningkat tajam karena pemerintah memandang sektor ini menyumbang surplus pada neraca perdagangan. Sementara sektor lain cenderung pada posisi devisa.
Baca Juga: Resmikan Terowongan Silaturahim, Prabowo: Simbol Kerukunan Antarumat Beragama
Luas area perkebunan meningkat 26,61% dari 16,64 juta ha pada tahun 2004 menjadi 21,40 juta ha pada tahun 2012 atau terjadi peningkatan rata-rata 3,58% per tahun. Fakta ini menunjukkan terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan dari yang tadinya 9,1 juta ha menjadi 7,1 juta ha. Jauh dari lahan sawah ideal yang direncanakan sebesar 15 juta ha. Belum lagi alih fungsi lahan yang di gunakan menjadi tempat tinggal, industri dan lahan non pertanian lainya.
“Dalam pelaksanaan agrikultur reform pemerintah menetapkan 7 strategi pencapaian yaitu, revitalisai lahan, revitalisasi perbenihan dan perbibitan, revitalisasi insfrastuktur dan sarana, revitalisasi sdm, revitalisasi pembiayaan petani, revitalisasi kelembagaan petani dan revitalisasi teknologi dan industri hilir. Hal ini akan tercapai apabila di dukung oleh masyarakat secara penuh,” kata Marwan yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian NU itu.
Ditemui usai acara Marwan Jafar mengatakan, “Pihaknya mempunyai program membangun desa yaitu bagaimana memperkuat sektor pertanian di desa, dengan adanya para sarjana pertanian kita berharap kontribusi mereka nantinya akan memberikan inovasi-inovasi baru. Yang penting mereka harus mau terjun langsung ke lapangan terutama di desa-desa. Dengan demikian kondisi pertanian kita semakin akan semakin maju dan lebih baik.”
Ia juga menambahkan para sarjana sangat penting dalam memecahkan problem-problem pertanian yang selama ini dihadapi bangsa Indonesia.
Baca Juga: Konflik Suriah, Presidium AWG: Jangan Buru-Buru Berpihak
“Karenanya, kami siap melakukan kerjasama di berbagai hal karena kementerian yang saya pimpin sifatnya lintas sektor,” ujar Marwan. (L/Rzk/P4).
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Krisis Suriah, Rifa Berliana: Al-Julani tidak Bicarakan Palestina