Presiden Luncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Jakarta, MINA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) untuk tahun 2019-2024 mendatang.

“Saya yakin InsyaAllah, saya percaya bahwa semuanya bisa kita wujudkan jika kita optimis dan berusaha untuk menjadikan Indonesia pusat ekonomi syariah dunia. Dengan ini bismillahirrahmaanirrahim saya luncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024,” kata Presiden Jokowi saat peluncuran yang berlangsung di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 1-5, Gedung Saleh Afif, Kementerian PPN/Bappenas, Selasa sore (14/5).

Masterplan adalah rencana induk pedoman dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi syariah Indonesia yang digagas oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

KNKS dibentuk oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah. Komite ini dipimpin langsung oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI, dengan 10 Dewan Pengarah yang terdiri atas Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Saya sebagai presiden telah membentuk unit yang fokus untuk mengembangkan potensi ekonomi syariah melalui KNKS,” ujarnya.

MEKSI 2019-2024 ini akan menjawab tantangan sekaligus menyusun peta jalan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut data Global Islamic Economy Report 2019, Indonesia berada di peringkat 10 dunia, dengan Masterplan ini, diharapkan dalam 5 tahun ke depan Indonesia mampu menduduki peringkat 4 atau 5 dunia.

“Kita penduduk Muslim terbesar dunia harus menjadi pusat ekonomi Islam terbesar di dunia,” tambahnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro berharap masterplan ekonomi syariah Indonesia menjadi rujukan pengembangan ekonomi syariah.

“Saya harap MEKSI 2019-2024 ini dapat dijadikan rujukan bersama dalam mengembangkan ekonomi syariah Indonesia, yang kemudian dapat diturunkan menjadi program kerja implementatif pemerintah,” jelas Bambang yang juga Sekretaris Dewan Pengarah Komite KNKS.

Hadir dalam acara ini, Menko Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri BUMN, Menteri KUKM, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, Ketua Dewan Komisioner LPS, Ketua Umum MUI, dan Direktur Eksekutif KNKS beserta jajarannya. (L/R10/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)