Media Asing Soroti Aksi Demo Darurat Indonesia

Jakarta, MINA – Sejumlah media asing ramai menyoroti akaidemo “Darurat Indonesia” untuk menolak revisi UU Pilkada, yang digelar di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) di Jakarta, dan sejumlah daerah lainya seperti Bandung, Yogyakarta dan Padang, Kamis (22/8).

Media Singapura, The Straits Times, melaporkan protes terjadi di Indonesia setelah sebelumnya masyarakat ramai mengunggah “peringatan darurat” di media sosial.

The Straits Times menyebut, para selebriti, aktor, serta penyanyi turut membagikan meme “peringatan darurat Indonesia” dan tagar #KawalPutusanMK, yang menyerukan pembelaan atas keputusan pengadilan, yang oleh banyak orang dianggap mendukung aliansi Presiden Joko Widodo.

“Ratusan demonstran berpakaian hitam-hitam berkumpul di luar gedung DPR di Jakarta pada Kamis, diikuti seruan protes yang lebih kecil di luar gedung pengadilan serta di kota-kota seperti Surabaya dan Yogyakarta. Pihak berwenang mengatakan 3.200 polisi telah dikerahkan di ibu kota,” tulis The Straits Times.

Media Amerika Serikat, Bloomberg, juga turut melaporkan demo menolak revisi UU Pilkada ini. Bloomberg bahkan melakukan siaran langsung untuk meliput situasi protes di sekitar gedung DPR RI.

“Demonstran berkumpul di luar gedung DPR di Jakarta pada Kamis di tengah kemarahan publik atas rencana perubahan UU Pilkada yang pada dasarnya menguntungkan aliansi Presiden Joko Widodo dan penerusnya, Prabowo Subianto,” tulis Bloomberg.

Selain itu, Media Inggris, BBC, menyoroti demonstrasi ini dalam artikel berjudul “Election law changes spark mass protests in Indonesia“, BBC melaporkan ribuan orang berkumpul untuk memprotes upaya pemerintah membatalkan putusan MK.

“Ribuan warga Indonesia berkumpul untuk memprotes upaya pemerintah mereka untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi, yang akan membuka pemilihan umum bagi pesaing mereka dari partai-partai kecil,” tulis BBC.

BBC juga menyoroti para pengamat yang mengatakan perebutan kekuasaan antara DPR Indonesia yang didominasi oleh pendukung Jokowi dan Mahkamah Konstitusi negara itu dapat memicu krisis politik. Namun Jokowi telah meremehkan pertikaian itu, dengan mengatakan amandemen itu merupakan bagian dari “pengawasan dan keseimbangan” pemerintah”.

Aksi protes dengan seruan “Darurat Indonesia” dilakukan untuk menolak revisi UU Pilkada yang digelar menyusul putusan MK sehari sebelumnya, yang mengubah syarat pencalonan pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PPU-XXII/2024.

Kedua putusan ini terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas usia calon kepala daerah. DPR menerima soal ambang batas tersebut, namun tak setuju dengan putusan batas usia. []

Mi’raj News Agency (MINA)