Media dan Jurnalis Palestina Bertumbangan (Oleh: Sarah Algherbawi, Gaza)

Oleh: Sarah Algherbawi, Jurnalis dan Penulis Lepas di Jalur Gaza, Palestina

Ketika Sami Mushtaha dan Reem Abu Hassira mempresentasikan edisi “Youth Hour” pada 20 Januari, sebuah program TV Al-Quds tentang masalah dan harapan kaum muda di Gaza, mereka tidak mengira bahwa mereka pun akan segera merasakan kesedihan setelah empat tahun acara tersebut.

Episode itu menjadi yang terakhir. Bulan berikutnya, TV Al-Quds mengumumkan bahwa mereka menutup acaranya karena tidak mampu membayar utang sebesar 7 juta dolar AS.

Setelah dua tahun “Youth Hour“, Mushtaha (26) dan Reem (28) tiba-tiba tergabung dalam barisan besar pengangguran Gaza.

“Sebagian besar program kami membahas keprihatinan para pemuda Palestina di Gaza,” kata Mushtaha kepada The Electronic Intifada. Ia telah berencana menikah tahun ini. “Sayangnya kami menjadi berita utama dengan penutupan saluran.”

Mushtaha yang dulu berpenghasilan 600 dolar sebulan masih mencari pekerjaan lain. Lebih buruk lagi, selama 2018, 50 karyawan yang bekerja untuk saluran di Gaza tidak menerima gaji penuh karena krisis keuangan.

Reem, seorang ibu dari dua anak, larut dalam keterkejutannya.

“Kami menandatangani surat pemutusan hubungan kerja pada 20 Februari. Sejak itu, saya tidak dapat mencari pekerjaan lain,” katanya.

Banyak penutupan

“Saluran ini memberi saya dan kru pengalaman yang luar biasa. Itu adalah awal saya yang sebenarnya di media setelah bertahun-tahun menjadi sukarelawan. Menutupnya adalah makam kolektif bagi mimpi kita,” kata Reem.

TV Al-Quds diluncurkan pada 2008 di Beirut, Lebanon.

Baca Juga: Amalan Sunnah pada Hari Jumat

Emad Al-Efranji, manajer stasiun mengatakan, penutupannya terjadi setelah bertahun-tahun upaya restrukturisasi, tetapi tidak cukup untuk membayar utang kepada perwakilan Hamas di Lebanon, pendukung utama TV Al-Quds. Hamas juga tidak dapat dan tidak mau meringankan.

Namun, TV Al-Quds hanyalah salah satu dari beberapa organisasi media yang telah ditutup dalam beberapa bulan dan tahun terakhir.

Itu adalah saluran TV kedua yang ditutup setelah Al-Kitab pada tahun 2017. Kedua saluran ini berafiliasi dengan Hamas, tetapi media yang berafiliasi dengan pihak lain juga menderita.

Ma’an – yang terlihat dekat dengan Fatah – menutup kantornya di Gaza pada bulan Mei. Npaa Press, yang berafiliasi dengan Jihad Islam, secara efektif ditutup pada Januari 2019 meskipun pengumuman resmi belum dibuat. Sementara Hona al-Quds milik pribadi, berakhir operasi pada April 2016.

Namun demikian, media yang selaras dengan Hamas telah bernasib terburuk.

Palestinian Information Center (Palinfo) yang berafiliasi dengan Hamas secara dramatis mengurangi operasinya, menutup kantor fisiknya dan memotong gaji karyawan yang tersisa sebesar 50 persen. Sementara surat kabar Alresalah telah mengakhiri versi cetaknya dan menjalani serangkaian pemberhentian untuk bertahan hidup.

Saluran ‘Al-Aqsa milik Hamas juga akan ditutup pada Desember 2018 sebelum Ismail Haniyah, pemimpin Hamas, turun tangan mendapatkan pendanaan.

Salama Marouf, kepala kantor media pemerintah Gaza mengatakan, secara keseluruhan sekitar 15 outlet media lokal telah tutup selama dua tahun terakhir, membuat lebih dari 250 orang jurnalisnya menganggur.

Baca Juga: Tertib dan Terpimpin

Mereka yang tetap bekerja, katanya, menghadapi ketidakpastian politik dan keuangan yang berkelanjutan serta kelangsungan hidup mereka tidak dapat dijamin.

(Photo Abed Rahim Khatib/ Flash90)

Menargetkan media

Beberapa pihak melihat ada operasi yang disengaja oleh Israel dan yang lainnya untuk melemahkan media Palestina dan menutup narasi alternatif.

“Menargetkan outlet media adalah bagian dari konflik politik. Pendudukan Israel dan pemerintah AS melawan media kami karena mendukung hak-hak historis warga Palestina. Politik telah menyebabkan berkurangnya dana untuk outlet media ini,” kata Emad Al-Efranji, Manajer Stasiun TV Al-Quds.

Media Palestina juga secara langsung berada di garis tembak. Tentara Israel telah berulang kali menargetkan wartawan ketika mereka melakukan tugasnya, baik selama protes Great March of Return atau dalam konteks lain. Itu telah dilakukan begitu sering dan selama bertahun-tahun sehingga organisasi Komite untuk Melindungi Jurnalis yang berbasis di New York menyebutnya “bagian dari sebuah pola.”

Sementara itu, TV Al-Quds melihat kantor pusatnya dihancurkan selama serangan besar-besaran Israel di Gaza pada 2012, ketika Israel mengebom sebuah bangunan yang menampung organisasi media internasional dan lokal.

Tujuh anggota staf terluka dalam serangan itu, termasuk Khader Al-Zahar, seorang operator kamera, yang kakinya harus diamputasi akibat cedera dari pengeboman itu.

Media Palestina juga mengalami pembatasan dan penindasan dari otoritas Palestina, baik di Tepi Barat yang diduduki atau Jalur Gaza.

Baca Juga: Ada Apa dengan Terpilihnya Trump?

Dalam laporan tahunannya tentang kebebasan pers pada tahun 2018, Pusat Palestina untuk Pembangunan dan Kebebasan Media (MADA) mendapati Israel sebagai pelaku terburuk sejauh ini dengan 455 pelanggaran, termasuk pembunuhan, mencederai dan penangkapan jurnalis, perusakan gedung dan perumahan mendia, serta penyitaan dan perusakan peralatan.

Namun, Otoritas Palestina yang bermarkas di Tepi Barat juga bersalah atas 88 pelanggaran, menurut MADA, Hamas di Gaza 41 pelanggaran. Kedua administrasi sama-sama terlibat dalam penahanan, penyerangan dan intimidasi terhadap wartawan, serta penghapusan dan penyensoran materi.

Tetap saja, situasi keuangan di Gazalah yang memiliki efek paling abadi pada media Palestina di sana.

Lulusan jurnalisme menganggur

Data dari Biro Pusat Statistik Palestina menunjukkan bahwa lulusan jurnalisme, 45 persen, menghadapi tingkat pengangguran tertinggi di antara mereka yang menyelesaikan pendidikannya di universitas yang tersedia.

Selain itu, menurut Tahseen Al-Astal, Wakil Ketua Asosiasi Jurnalis Palestina, semua outlet media di Gaza menderita dan sebagian besar memotong gaji karyawannya hingga 50 persen atau lebih.

Sementara itu, para pengamat melihat krisis keuangan di industri sebagai salah satu penyebab terbesar karena meningkatnya ketegangan di kawasan ini, tidak terkecuali bagi media yang bergantung pada atau berafiliasi dengan satu faksi politik atau lainnya.

Perjuangan Iran saat ini khususnya dipandang sangat penting.

Profesor politik di Universitas Al-Ummah Gaza Hussam Al-Dajani mengatakan, dengan Teheran menderita sanksi dari AS yang diberlakukan baru-baru ini dan perang di Suriah, siapa pun yang bergantung pada dana Iran telah menderita.

“Ini adalah krisis faksional, bukan krisis Palestina secara umum,” kata Al-Dajani kepada The Electronic Intifada.

Di saat beberapa outlet yang berafiliasi dengan faksi lain telah tutup, organisasi media yang disponsori Otoritas Palestina (PA) bernasib lebih baik, menurut Rami Al-Shrafi dari Asosiasi Jurnalis Palestina, meskipun Ma’an dan Palestine TV harus masuk dalam putaran serupa, yakni langkah-langkah pemotongan biaya.

Mustafa Al-Sawaf, mantan editor surat kabar Felesteen, harian yang berafiliasi dengan Hamas, mengatakan bahwa krisis pendanaan menunjukkan bahwa faksi-faksi Palestina tidak memprioritaskan media mereka dengan sangat tinggi.

“Iran menderita krisis keuangan yang parah, memengaruhi mereka yang bergantung pada Teheran dalam pendanaan. Dan hal pertama yang dikorbankan oleh faksi-faksi Palestina adalah outlet media mereka,” kata Al-Sawaf, seorang pengamat yang dekat dengan gerakan Islam.

Apa pun penyebabnya, semakin banyak jurnalis yang menjadi pengangguran.

Menurut Raed Abu Rabei, seorang dekan di departemen media Universitas Al-Azhar, jurnalisme menjadi subjek yang populer untuk dipelajari. Kebutuhan untuk menceritakan kisah orang Palestina mendorong para pemuda menekuni, tetapi industri ini tidak mungkin pulih dalam waktu dekat.

Mantan jurnalis foto Palinfo Majdi Fathi (38) kini menganggur setelah 12 tahun bekerja di media Hamas tertua yang menawarkan produksinya dalam delapan bahasa.

“Saya tidak tahu harus berbuat apa,” katanya kepada The Electronic Intifada. “Saya tidak pernah berpikir saya akan berada di antara pemuda pengangguran.”

Samah Hijazy (26) dulunya adalah pencari nafkah utama bagi keluarganya yang beranggotakan tujuh orang. Tetapi sejak Npaa ditutup, Hijazy yang telah bergabung sejak didirikan lima tahun lalu, telah melihat penghasilannya dari 400 dolar menjadi 150 dolar.

“Saya sangat tertekan,” kata Hijazy. “Saya sangat bangga membantu keluarga saya. Sekarang saya tidak yakin harus berbuat apa.” (AT/RI-1/RS2)

Sumber: The Electronic Intifada

Mi’raj News Agency (MINA)