Membaca Langkah Biden terhadap Palestina

Oleh: Ali Farkhan Tsani*

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki pada Selasa (17/11/2020) mengungkapkan aspirasi Otoritas untuk berdialog dengan pemerintah AS yang baru dipimpin Joe Biden.

Al-Maliki melihat jendela peluang, dan ingin memanfaatkan peluang tersebut untuk membuka halaman baru. “Kami ingin berdialog terbuka,” ujarnya, seperti disebutkan MINA News.

Berita selengkapanya di: https://minanews.net/palestina-nantikan-dialog-dengan-biden/

Al-Maliki menambahkan, Palestina sangat menderita akibat langkah bias Trump yang diarahkan terhadap Palestina, dimulai dengan pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, penutupan kantor kami di Washington dan penghentian dukungan keuangan untuk otoritas.

Soal bagaimana Langkah Biden nantinya tentang Palestina, peneliti urusan Amerika Serikat, Tawfiq Tohme dari Los Angeles, mengatakan, Biden yang diusung Partai Demokrat tentu akan menunjukkan kebijakan yang bisa berbeda dengan Trump (Republik), terutama terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota pendudukan, pemindahan kedutaan AS, penghentian dukungan untuk UNRWA, dan aneksasi Golan.

Menurut Tohme, Biden yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden era Presiden Barack Obama, akan memulihkan hubungan dengan Otoritas Palestina, membuka kembali kantor PLO di Washington, dan memulihkan dukungan untuk UNRWA dan lembaga sipil dan amal Palestina di Yerusalem,

Tohme menekankan bahwa Biden juga akan mendesak untuk kembali ke perundingan antara Otoritas Palestina dan pendudukan Israel.

Walaupun jika dilihat secara umum, baik Presiden dari Partai Demokrat maupun Partai Republik, akan selalu memberikan dukungan kepada Israel.

Info selengkapanya bisa dibuka di: https://minanews.net/peneliti-tawfiq-tohme-biden-akan-tunjukkan-kebijakan-yang-berbeda-terhadap-pendudukan-israel/

Solusi Dua Negara

Mengenai konflik Israel-Palestina, Biden pernah menyatakan dalam salah satu kampanyenya, mengatakan bahwa ia ingin memperbaiki sebagian besar dari apa yang dia dan pendukungnya anggap sebagai kerusakan yang dilakukan oleh Trump, yang menghancurkan norma-norma lama dan kebijakan AS selama puluhan tahun, terkait konflik Israel-Palestina.

Biden akan membalikkan kebijakan Trump yang menurutnya merusak kemungkinan perjanjian damai Israel-Palestina. Dia berjanji untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Otoritas Palestina dan mendorong kedua belah pihak menuju solusi dua negara. Seperti diungkapkan Daily Sabah (9/10/2020)

Namun, Biden tentu akan menghadapi kenyataan saat ini, bahwa ia hendak menekan perundingan hanya dengan Otoritas Palestina, dengan mengesampingkan Hamas dan rekonsiliasi. Sementara Otoritas Palestina semakin sering melakukan pertemuan-pertemuan rekonsiliasi dan itu tidak bisa lepas dari peran Hamas, Jihad Islam dan faksi-faksi lain di Palestina.

Sisi lainnya, Otoritas Palestina juga akan mengalami dilema perjuangan, antara nanti memenuhi kehendak AS dengan meninggalkan Hamas dan faksi-faksi lain. Atau meneruskan rekonsiliasi menuju pemilihan umum nasional yang melibatkan semua unsur perjuangan Palestina.

Pemerintahan Biden juga akan mengalami kesulitan berurusan dengan orang seperti Netanyahu, karena dia adalah sayap kanan yang ekstrim, sama seperti Trump adalah sayap kanan yang ekstrim. Kelangsungan hidup dengan Netanyahu yang masih terjerat kasus hukum, justru akan menyebabkan masalah dengan Otoritas Palestina.

Sejauh ini PBB sendiri dalam pernyataannya telah memperingatkan langkah-langkah Israel, terutama pembangunan pemukiman illegal di Yerusalem Timur, karena secara signifikan dapat merusak prospek negara Palestina yang berdekatan di masa depan dan untuk mencapai solusi dua negara yang dinegosiasikan berdasarkan tahun 1967.

Dengan latar belakang inilah pemerintahan Biden akan membawa tekanan untuk mendapatkan dukungan penuh dari kepemimpinan Israel saat ini, yang sudah merasa puas dengan capainnya Bersama Trump. Ditambah bergaungnya beberapa negara di Kawasan Timur Tengah yang menjalin Kerjasama normalisasi dengan Israel, menjadikan Israel lebih pongah dengan kesombongannya.

Pandangan Biden yang berorientasi pada hasil pada kebijakan luar negeri AS juga bertentangan dengan ekonomi yang mementingkan diri sendiri dari pembangunan perdamaian Israel-Palestina. Misalnya, sejak Abraham Accords ditandatangani di Capitol Hill, Uni Emirat Arab telah mengkonsolidasikan pengaruh bilateral melalui kemitraan minyak bumi yang prospektif dengan Israel dan insentif komersial untuk perjalanan, visa, kerjasama bisnis, teknologi dan visa.

Pulihkan Koordinasi

Langkah pemerintahan AS yang baru, saat ini juga akan tergantung dari repson kepemimpinan Otoritas Palestina.

Terlebih perkembangan terkini, seperti diumumkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Selasa (17/11/2020) yang menyatakan bahwa ia akan memulihkan koordinasi dengan Israel. Sumber Arab News melaporkan pengumuman itu.

Penghentian koordinasi dengan Israel, termasuk kerja sama keamanan, diumumkan Abbas pada Mei 2020, sebagai tanggapan atas rencana Israel untuk mencaplok 30 persen Tepi Barat.

Namun rencana Abbas itu ditanggapi dengan penolakan faksi-faksi Palestina secara luas, yang dianggap dapat merusak upaya rekonsiliasi internal yang sedang intensif dilakukan akhir-akhir ini.

Hussein Al-Sheikh, Menteri Urusan Sipil Otoritas Palestina mengatakan, pengumuman untuk memulihkan hubungan dengan Israel, setelah mengonfirmasi bahwa Israel akan mematuhi perjanjian yang ditandatangani.

Biden dan Presiden AS dari partai apapun, memang akan selalu mendukung bahkan memanjalkan Israel sebagai kaki tangan di Timur Tengah.

Namun, Joe Biden paling tidak, seperti analisis beberapa pengamat Palestina, menjadi harapan bagi orang-orang Palestina setelah Trump memperbesar penderitaan dan penindasan Palestina. Kita tunggu saja. (A/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

*Ali Farkhan Tsani, Penulis, Redaktur Senior Kantor Berita MINA, Duta Al-Quds, Alamat Elektronik: [email protected]