Jakarta, MINA – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara melakukan pertemuan dengan CEO Telegram Pavel Durov di Kantor Kementerian Kominfo Jakarta membahas penanganan isu terorisme dan konten radikal yang berkembang dalam platform Telegram.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menonaktifkan 11 Domain Name System (DNS) layanan Telegram berbasis web.
“Saya mengapresiasi Telegram yang sangat responsif dalam menyikapi isu ini,” kata Rudiantara di Jakarta, Selasa (1/8).
CEO Telegram Pavel Durov mengatakan Telegram sangat peduli terhadap ancaman terorisme global, terutama untuk negara seperti Indonesia.
Baca Juga: MUI Tekankan Operasi Kelamin Tidak Mengubah Status Gender dalam Agama
“Penting buat Pemerintah Indonesia dan Telegram untuk membuat Joint Statement terkait hal ini.” kata Durov.
Berdasarkan rilis pers yang disiarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI, Kemkominfo dan Telegram sepakat bersama-sama menangani ancaman terorisme dan radikalisasi.
Kedatangan CEO Telegram di Kantor Kemkominfo juga disepakati dibukanya kembali pemblokiran 11 DNS Telegram berbasis web di Indonesia mulai pekan ini.
Kronologi Pemblokiran Telegram dilakukan setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika mengirimkan permintaan untuk menutup Telegram namun tidak mendapatkan tanggapan.
Baca Juga: Prof. El-Awaisi Serukan Akademisi Indonesia Susun Strategi Pembebasan Masjidil Aqsa
Mengenai hal itu, sebelumnya, CEO Telegram Pavel Durov juga menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan tersebut dan mengakui telah menerima email komunikasi dari Kemkominfo. (L/R08/RS2)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Syeikh Palestina: Membuat Zionis Malu Adalah Cara Efektif Mengalahkan Mereka