Menlu Israel Sebut Pembentukan Negara Palestina Tidak Realistis  

Tel Aviv, MINA  – Menteri Luar Negeri Israel yang baru diangkat , Gideon Sa’ar menyebut pembentukan negara Palestina yang berdaulat bukanlah tujuan yang realistis saat ini.

“Saya kira posisi ini tidak realistis saat ini; kita harus realistis,” katanya menanggapi pertanyaan tentang pembentukan negara Palestina sebagai imbalan atas normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab. Diberitakan Al Mayadeen pada Selasa (12/11).

Gideon pun menekankan bahwa ia tidak setuju dengan pembentukan negara Palestina. Ia menuduh negara Palestina di masa depan akan menjadi “negara Hamas.”

Sebuah media Prancis menyebut, perjanjian normalisasi antara Israel dan negara-negara Arab diharapkan akan dihidupkan kembali setelah terpilihnya Presiden terpilih AS Donald Trump pekan lalu.

Baca Juga: IDF Akui Kekurangan Pasukan untuk Kendalikan Gaza

Arab Saudi telah mensyaratkan hubungan diplomatik dengan Israel dengan syarat pembentukan negara Palestina dan timur al-Quds yang diduduki sebagai ibu kotanya.

KTT Luar Biasa Arab-Islam yang diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi, mengeluarkan rancangan resolusi sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina.

Naskah tersebut, yang diperoleh Al Mayadeen pada Senin (11/11), menggarisbawahi dukungan yang tak tergoyahkan bagi perjuangan Palestina dan pembelaan terhadap identitas Arab-Islam di wilayah tersebut.

Resolusi tersebut menegaskan kembali sentralitas masalah Palestina, dengan menegaskan dukungan berkelanjutan negara-negara Arab dan Islam terhadap hak-hak sah Palestina.

Baca Juga: Hamas Tegaskan, Tak Ada Lagi Pertukaran Tawanan Israel Kecuali Perang di Gaza Berakhir

Resolusi tersebut menekankan pentingnya menjaga kesucian bagian timur al-Quds , dengan melabeli kota tersebut sebagai “garis merah” bagi dunia Arab dan Islam. Rancangan resolusi tersebut juga menolak keras tindakan Israel yang bertujuan untuk meyahudikan bagian timur al-Quds, dengan menggambarkan tindakan tersebut sebagai upaya untuk memperkuat pendudukan dan kendali kolonial atas kota tersebut.

Elemen kunci resolusi tersebut adalah penegasan kedaulatan penuh Palestina atas bagian timur al-Quds, yang diakui sebagai ibu kota abadi Palestina. Dokumen tersebut lebih lanjut menyoroti bahwa perjuangan Palestina tidak dapat dipisahkan dari semua perjuangan global lainnya untuk kebebasan, khususnya perjuangan orang-orang yang menentang pendudukan.[]

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Hamas: Rakyat Palestina Tak Akan Kibarkan Bendera Putih