New York , 18 Dul Qai’dah 1434 / 24 September 2013 ( MINA ) – Menteri Luar Negeri Mesir Nabil Fahmi menyatakan harapannya untuk mempercepat penyelenggaraan konferensi internasional untuk mempercepat dalam menemukan solusi konflik Suriah.
“Krisis di Suriah telah menjadi isu geopolitik dan mengarah kepada runtuhnya negara Suriah. Konflik ini akan berdampak kepada semua wilayah di Timur Tengah, bahkan hingga ke Mesir,” kata Fahmi dalam kunjungannya ke Amerika, Selasa (24/9) .
“Solusi politik , dan dialog harus diutamakan. Meskipun banyak pihak pesimis melihat konflik ini, namun saya melihat masih ada peluang untuk perdamaian di Suriah. Ingat, setiap konflik terjadi, pestinya yang menjadi korban adalah rakyat sipil,” tambahnya.
Fahmi juga memperingatkan ada pihak-pihak tertentu yang ingin membagi Suriah menjadi beberapa negara kecil. “Mambagi Suriah berarti membagi semua kawasan Timur Tengah,” katanya. Kantor berita Sana melaporkan seperti dikutip Mi’raj News Agency (MINA).
Baca Juga: Trump Desak Filipina Alihkan Impor Pangan dan Energi ke Amerika Serikat
Menlu Mesir itu juga menekankan bahwa Suriah sedang menghadapi tantangan tidak hanya dari dalam Suriah, tapi juga orang-orang dari luar Suriah yang hadir membantu oposisi dan jumlah mereka cukup besar. “Hal ini merupakan dilemma tersendiri bagi rakyat Suriah,” paparnya.
Pada 15 September 2013 lalu, Amerika Serikat (AS) dan Rusia akhirnya mencapai kesepakatan soal penanganan senjata kimia di Suriah setelah selama tiga hari berdiskusi di Jenewa. Inti dari kesepakatan itu adalah AS dan Rusia sepakat menyerukan kepada Presiden Suriah Bashar al Assad – untuk menyerahkan semua rincian peralatan militer, termasuk senjata kimia yang dimiliki oleh rezim dalam waktu sepekan.
Saat berbicara pada konferensi pers bersama, Sergey Lavrov dan John Kerry mengatakan bahwa kedua negara telah sepakat untuk mengakhiri pertumpahan darah di Suriah dengan usulan yang disepakati untuk Assad supaya menyerahkan semua rincian stok kimia dan memberikan akses kepada tim peneliti PBB untuk mengawasi dan memusnahkan semua senjata kimia di Suriah.
Kesepakatan itu juga mencakup poin-poin yang harus dilakukan rezim Suriah dan waktu penyerahannya. Namun, dalam kesepakatan itu, segala bentuk aksi militer harus dengan persetujuan dewan keamanan PBB. Kerry berterima kasih kepada Presiden Rusia Vladimir Putin yang telah mengirim utusannya untuk datang dan bernegosiasi untuk membahas isu senjata kimia tersebut. “Diplomasi membutuhkan mitra yang baik dan bersedia untuk bernegosiasi untuk pemecahan masalah,” katanya.
Baca Juga: Wali Kota New York Zohran Mamdani Gulirkan Supermarket Murah Bersubsidi
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Lavrov mengatakan mereka telah mencapai keputusan dalam waktu singkat. “Amerika dan kami sepakat untuk menempatkan persenjataan Suriah di bawah kontrol internasional,” paparnya.
“Setiap pelanggaran akan ditangani oleh Dewan Keamanan. Kami juga tegaskan, tidak ada sanksi otomatis dan penggunaan kekuatan militer di Suriah. Semua tindakan di Suriah harus dilakukan atas persetujuan Dewan Keamanan PBB,“ tambahnya.
Sebelumnya, AS mengancam akan meluncurkan serangan militer terhadap Suriah dan menuduh rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad menggunakan senjata kimia yang telah membunuh lebih dari 1.400 warga sipil. Namun, Presiden AS Barack Obama membatalkan rencana itu setelah pemungutan suara di Kongres AS yang tidak menyetujui aksi militer.
Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague menyambut baik kesepakatan Amerika Serikat dan Rusia itu demi mengamankan situasi Suriah yang belum juga menunjukkan tanda-tanda kemajuan. (T/P04/R2).
Baca Juga: Trump Akui AS Untung Besar dari Penjualan Senjata ke Ukraina
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Komandan AS Temui Kepala Mossad Israel di Tel Aviv
















Mina Indonesia
Mina Arabic