Menlu Retno Marsudi : Myanmar Keluarga Besar ASEAN

Jakarta, MINA – Para Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN menggelar pertemuan pertama di bawah Keketuaan Indonesia 2023 di Jakarta, Jumat (3/2).

Menlu RI Retno Marsudi yang memimpin pertemuan tersebut mengatakan, sesi Working Launch atau jamuan makan siang didedikasikan khusus membahas masalah Myanmar secara terbuka, mendalam dan terus terang sebagai satu keluarga.

Retno menyebut para koleganya dari ASEAN sepakat dalam menyelesaikan krisis ini melalui Lima Poin Konsensus (Five Points Consensus/5PC) yang sudah diadopsi pada April 2021.

Lima tersebut antara lain, penunjukan dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar, diakhirinya kekerasan di Myanmar, pelaksanaan dialog konstruktif antara semua pihak dan bantuan kemanusiaan oleh ASEAN.

Dalam kesempatan itu, kata Retno, para Menlu sepakat, kemajuan signifikan dalam implementasi komitmen ini akan membuka jalan bagi dialog nasional yang inklusif di Myanmar, yang merupakan kunci penyelesaian damai.

Para Menlu ASEAN juga sepakat, “lingkungan yang kondusif” harus diciptakan untuk dialog yang inklusif, dengan mengurangi kekerasan, dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang tepat waktu dan tanpa hambatan.

Sementara itu, Indonesia menggariskan tiga pendekatan untuk implementasi konsensus tersebut dan kata Menlu Retno mendapat dukungan penuh dari semua negara anggota ASEAN.

Tiga pendekatan tersebut antara lain, pertama adalah melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memfasilitasi kemungkinan dialog nasional yang inklusif.

Kedua, ASEAN harus membangun kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya diskusi. Ini berarti mengurangi kekerasan (oleh pihak yang bertikai) dan melanjutkan bantuan kemanusiaan, yang menurutnya sangat penting untuk membangun kepercayaan dan keyakinan.

Sedangkan yang ketiga, ASEAN harus bersinergi dengan negara-negara tetangga yang peduli dan Utusan Khusus PBB dan negara-negara lain.

Indonesia, sebagai Ketua ASEAN tahun ini sudah mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar. Namun, tidak ada  delegasi dari negara tersebut yang hadir dalam pertemuan Menlu tersebut.

Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto Suryodipuro mengatakan, ke depannya, seperti yang sudah disepakati ASEAN, tidak akan ada perwakilan baik dari sipil atau militer Myanmar di tingkat tinggi. Di pertemuan lainnya akan ada konsultasi berkelanjutan.

“Prinsipnya saat ini tidak ada pihak yang memiliki legitimasi untuk duduk di kursi Myanmar, itu pandangan kami,” kata Sidharto.

Sebelumnya, Sidharto menekankan bahwa yang bisa menyelesaikan masalah Myanmar adalah internal negara itu sendiri. Sementara ASEAN hanya bisa mendorong terciptanya dialog  yang inklusif demi terwujudnya perdamaian.

Myanmar dilanda krisis kemanusiaan akibat kemelut politik sejak junta militer menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.

Junta Myanmar baru saja memperpanjang keadaan darurat di negara itu selama enam bulan ke depan. (A/RE1/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)