Menlu RI Akan Hadiri Forum DK PBB, Bahas Palestina

Jakarta, MINA – Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi dijadwalkan akan menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York pada tanggal 2-4 April mendatang. Pertemuan tersebut akan membahas beberapa isu, termasuk tentang Palestina.

“Ini adalah komitmen Indonesia dalam mendukung dan mendorong baik aspek politik atau secara langsung membantu kemerdekaan Palestina di DK PBB,” jelas Juru Bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (28/3).

Sebelumnya, dengan tegas disampaikan Wakil Menlu RI, Muhammad Fachir dalam pertemuan DK PBB mengenai Palestina, Selasa (26/3) di Markas Besar PBB, New York.

“Dalam beberapa bulan terakhir, terdapat daftar panjang kekerasan dan pelanggaran oleh Israel kepada rakyat Palestina, yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan hukum internasional,” tegas Wamenlu.

Wamenlu Fachir juga menyesalkan Israel yang sama sekali tidak menerapkan Resolusi DK PBB 2334 (2016), menanggapi briefing oleh Special Coordinator PBB untuk perdamaian Timur Tengah, Nicolay Mladenov. Tindakan Israel merupakan penolakan terang-terangan terhadap Resolusi DK PBB.

Nicolay Mladenov, mewakili Sekjen PBB, sampaikan laporan tertulis implementasi Resolusi 2334. Berbagai perkembangan negatif terjadi di wilayah pendudukan Palestina.

Diawali penutupan misi pengawas asing pada akhir Februari, pemotongan penerimaan pajak milik Palestina sebesar 139 juta dolar, penutupan pintu gerbang Masjid Al-Aqsa, perluasan pendudukan, pengusiran warga Palestina dari rumahnya, hingga kekerasan dan teror oleh pendatang (settlers) yang didukung oleh petugas keamanan Israel.

Wamenlu RI juga menyampaikan berbagai hal yang dilakukan pemerintah Israel menunjukkan kecenderungan pengambilalihan wilayah Palestina atau yang disebut dengan aneksasi. Hal ini membuat “solusi dua negara” yang selama ini diperjuangkan dan disepakati oleh dunia internasional, termasuk Palestina dan Israel sendiri, menjadi semakin jauh dari kenyataan.

Wamenlu RI juga menggarisbawahi tentang kondisi ekonomi dan kemanusiaan rakyat Palestina yang harus jadi prioritas, disamping berbagai upaya politik lainnya. Kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu sumber konflik.

Pada Februari lalu, Indonesia tingkatkan bantuan sejumlah 1 juta dolar kepada Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan bantuan proyek desalinasi di Gaza. (L/Sj/B05)

Mi’raj News Agency (MINA)