Menlu Sampaikan Lima Prioritas Kebijakan Luar Negeri RI Tahun 2021

Jakarta, MINA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi secara virtual pada Rabu (6/1) menyampaikan, ada lima prioritas kebijakan luar negeri Indonesia tahun 2021.

Prioritas Pertama, membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional atau National Health Security.

Fokusnya antara lain, realisasi komitmen vaksin baik melalui kerja sama bilateral maupun multilateral dan penguatan kerja sama membangun industri kesehatan nasional, industri bahan baku obat, farmasi, maupun alat kesehatan.

Selain itu, penguatan terhadap kerja sama pengembangan riset dan transfer teknologi dan sumber daya manusia di bidang kesehatan serta penguatan sistem dan mekanisme kesiapsiagaan menghadapi pandemi yang akan datang baik di tingkat nasional, kawasan.

Prioritas Kedua, mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan hijau/pembangunan berkelanjutan dengan beberapa prioritas, antara lain, mendorong perluasan akses pasar dan integrasi ekonomi kawasan.

Serta mendorong perluasan inbound investment ke Indonesia dan memperkuat upaya diplomasi menghadapi berbagai hambatan perdagangan, termasuk kampanye negatif terhadap komoditas
unggulan Indonesia, utamanya kelapa sawit.

Prioritas Ketiga, memperkuat sistem perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Perwakilan RI akan terus diperkuat infrastruktur pelindungan WNI melalui antara lain, pemberian dukungan anggaran pelindungan khususnya penanganan Covid, pembangunan Perwakilan Pelindungan Terpadu (PPT) sesuai mandat Permenlu 5 Tahun 2018 dan peningkatan status Konsulat RI di Tawau menjadi KJRI.

Selain itu, sistem pelindungan untuk Anak Buah Kapal (ABK) dari hulu hingga hilir juga akan ditingkatkan, antara lain melalui pembentukan roadmap ratifikasi ILO C-188 Work in Fishing Convention, MoU penempatan khusus ABK perikanan dengan negara tujuan.

Prioritas Keempat adalah terus berkontribusi untuk memajukan berbagai isu kawasan dan dunia.

Untuk isu Women, Peace and Security (WPS), Regional Forum of Women Negotiators and Mediators bersamaan dengan First Meeting of Southeast Asian Network of Women Peace Negotiators and Mediators akan diselenggarakan.

Terkait isu Rohingya, Indonesia berharap Comprehensive Need Assesment dapat segera dilakukan oleh Sekretariat ASEAN untuk mendorong repatriasi secara aman, sukarela dan bermartabat para pengungsi Rohingya.

Indonesia juga akan terus berusaha agar terdapat kemajuan penyelesaian isu Rakhine State.

Mengenai isu Palestina, Indonesia mengharapkan situasi kondusif akan tercipta mulai 2021.

Diperlukan komitmen semua pihak agar dialog konstruktif bahkan m perundingan langsung dapat terjadi dengan terus memperhatikan hukum internasional; Resolusi DK PBB terkait dan parameter internasional yang telah disepakati.

Dukungan terhadap bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaannya akan terus dilanjutkan.

Indonesia juga akan terus berperan aktif dalam mendorong proses perdamaian yang inklusif di Afghanistan.

Dalam tiga tahun kedepan, Indonesia telah berkomitmen untuk memberikan bantuan sebesar 5 juta dolar dengan fokus pemajuan nilai-nilai Islam moderat dan penguatan peran perempuan di Afghanistan, termasuk melalui mekanisme kerja sama trilateral dengan negara mitra.

Prioritas Kelima adalah diplomasi bekerja untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah.

Dalam hal ini, Indonesia akan memprioritaskan dua hal. Pertama meningkatkan intensitas perundingan perbatasan darat dan maritim antara lain dengan Malaysia, Palau, Filipina dan Vietnam.

Kedua adalah memperkuat upaya menjaga integritas kedaulatan NKRI. Indonesia ingin mengingatkan, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah adalah prinsip utama hubungan bersahabat antar negara di dunia yang didasarkan pada Piagam PBB dan Hukum Internasional. (L/RE1/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)