Menlu Wu: Taiwan Siap Bekerja Sama Menciptakan Era Pasca-Pandemi yang Lebih Baik

Taipei, MINA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Taiwan Jaushieh Joseph Wu secara khusus menulis artikel, menyerukan Indonesia dan negara lain untuk mendukung partisipasi Taiwan dalam konferensi, mekanisme, dan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurutnya, dengan keberhasilan yang luar biasa Taiwan dalam menangani pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa partisipasi Taiwan di PBB dapat berkontribusi pada kesejahteraan manusia.

Pernyataan Menteri Wu tersebut dikeluarkan dalam menyambut peringatan 75 tahun penandatanganan Piagam PBB pada tahun ini. Sidang Umum PBB tahun ini juga akan digelar pada 15 September.

Dia mengatakan, tahun ini Covid-19 telah membawa krisis kesehatan masyarakat global, dan komunitas internasional perlu lebih melakukan upaya bersama dibandingkan masa sebelumnya, untuk membangun masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan yang dicita-citakan oleh PBB dan negara-negara anggotanya.

“Taiwan telah siap, bersedia dan mampu berpartisipasi dalam upaya bersama ini,” ujar Menteri Wu sebagaimana keterangan pers TETO yang diterima MINA, Senin (7/9).

Dia mengatakan, jumlah kasus covid-19 yang dikonfirmasi di Taiwan kurang dari 500 kasus, dan kematian hanya dalam satu digit, dan hasil penanganan pandemi sangat luar biasa.

“Semua ini terutama karena berbagai tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Taiwan dalam menghadapi pandemi Covid-19, dan Taiwan juga menyediakan peralatan dan bahan medis ke negara lain yang sangat membutuhkan,” imbuh Menteri Wu.

Hingga akhir Juni tahun ini, Taiwan telah menyumbangkan 51 juta masker medis, 1,16 juta masker N95, 600.000 baju isolasi, 35.000 termometer dahi dan berbagai peralatan medis lainnya ke lebih dari 80 negara, termasuk Indonesia.

Taiwan juga bekerja sama dengan negara-negara demokratis yang memiliki gagasan yang sama untuk mengembangkan alat rapid test, obat-obatan dan vaksin untuk Covid-19.

Menteri Wu menyatakan bahwa dalam “Deklarasi untuk memperingati 75 tahun berdirinya PBB”, pemerintah dan kepala negara sepakat bahwa hanya solidaritas global yang dapat secara efektif mengakhiri pandemi.

“Oleh karena itu, PBB harus lebih inklusif dan tidak boleh mengabaikan negara mana pun termasuk Taiwan dan siapa saja. Namun kenyataannya, Taiwan terus menerus dikesampingkan dari sistem organisasi PBB,” ungkapnya.

Menteri Wu juga mengatakan, Republik Rakyat Tiongkok terus menekan PBB untuk secara keliru menggunakan Resolusi 2758 yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1971 sebagai dasar hukum untuk memblokir partisipasi Taiwan di PBB.

“Faktanya, resolusi tersebut tidak membahas masalah perwakilan Taiwan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga tidak menyebutkan bahwa Taiwan adalah bagian dari Republik Rakyat Tiongkok,” tegasnya.

Menteri Wu juga menegaskan, Taiwan tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok (China). Presiden dan anggota kongres Taiwan dipilih langsung oleh rakyat Taiwan, yang sama sekali berbeda dari China yang tidak demokratis.

“PBB harus mengakui bahwa hanya pemerintah yang dipilih melalui prosedur demokrasi di Taiwan yang dapat mewakili 23,5 juta rakyat Taiwan, dan Republik Rakyat Tiongkok tidak memiliki hak untuk berbicara atas nama Taiwan,” katanya.

Menteri Wu mengatakan, mencegah Taiwan berpartisipasi di PBB adalah kerugian bagi komunitas internasional, dan akan menghambat upaya negara-negara anggota PBB untuk memulihkan kehidupan normal setelah pandemi serta upaya penerapan “Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”.

“Jika Taiwan dapat berpartisipasi dalam kegiatan, pertemuan, dan mekanisme yang terkait dengan PBB, Taiwan akan dapat memberikan lebih banyak kontribusi kepada dunia,” ujarnya.

Menteri Wu juga menyatakan, pembukaan “Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa” dengan jelas menyatakan bahwa “kami rakyat Perserikatan Bangsa-Bangsa, di sini untuk … . menegaskan kembali kepercayaan kami pada hak asasi manusia …. (dan) persamaan hak antara pria dan wanita, serta semua bangsa baik besar maupun kecil.”

“Cita-cita menjaga hak asasi manusia dan kebebasan fundamental semua orang yang tertuang dalam piagam tidak boleh menjadi kata-kata kosong. Saat PBB dalam penantian untuk 75 tahun yang berikutnya, masih belum terlambat untuk menyambut partisipasi Taiwan,” pungkasnya.(L/R1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)