Menteri Israel Umumkan Pembangunan Permukiman di Wilayah E1 Tepi Barat

Widi Kusnadi Editor : Rana Setiawan - 29 detik yang lalu

29 detik yang lalu

0 Views

Tepi Barat, MINA – Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich mengumumkan persetujuan pembangunan permukiman baru di wilayah E1, kawasan strategis antara Yerusalem Timur dan Maale Adumim di Tepi Barat, baru-baru ini.

Langkah itu dinilai dapat secara efektif memotong Tepi Barat menjadi dua wilayah terpisah dan secara signifikan menggagalkan rencana pembentukan negara Palestina di masa depan, Anadolu Agency melaporkannya dikutip MINA, Senin (18/8).

Otoritas Pendudukan Israel merencanakan pembangunan sekitar 3.300 hingga 3.401 unit rumah bagi pemukim Yahudi di kawasan tersebut, sebuah proyek yang telah dibekukan sejak 2012 karena tekanan internasional.

Usulan tersebut kembali dihidupkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kendali de facto atas wilayah yang disengketakan.

Smotrich secara terbuka menyatakan bahwa proyek tersebut akan “mengubur gagasan negara Palestina” dan menjadi jawaban di lapangan bagi negara-negara yang berencana mengakui Palestina.

“Siapa pun yang mencoba mengakui negara Palestina hari ini akan menerima jawaban dari kami di lapangan,” tegasnya.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum memberikan pernyataan resmi, meskipun Smotrich menyebut proyek E1 memiliki dukungan sebelumnya dari Netanyahu dan Presiden AS, Donald Trump, meski belum dikonfirmasi secara independen.

Langkah kontroversial ini menuai kecaman luas dari komunitas internasional, termasuk PBB, kelompok HAM, serta negara-negara seperti Qatar, Yordania, Turkiye, Jerman, dan Spanyol, yang menilai proyek ini jelas melanggar hukum internasional dan mengancam solusi dua-negara.

Selain itu, proyek tersebut dipandang mampu memperparah ketegangan yang sudah meningkat pasca-perang Gaza 2023, di tengah meningkatnya kekerasan oleh pemukim seperti penghancuran kebun zaitun dan serangan terhadap situs-situs suci Kristen.

Sementara itu di arena diplomasi, sejumlah negara G7 dan Barat bersiap melakukan pengakuan diplomatik terhadap Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September mendatang, termasuk Australia, Kanada, Inggris, dan Perancis.[]

Mi’raj News Agency (MINA)