Menteri PPPA Tegaskan Komitmen Memajukan Perempuan Indonesia

New York, MINA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan kemitmen Indonesia memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan agar memiliki kesempatan sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Komitmen tersebut disampaikan pada sesi Diskusi Umum Pleno dalam rangkaian Sidang ke-63 Commission on the Status of Women (CSW63) yang diselenggarakan pada 11 – 22 Maret 2019 di Markas Besar PBB New York.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui sistem perlindungan sosial, pelayanan publik, dan infrastruktur berkelanjutan bagi perempuan.

“Indonesia telah membuat sistem perlindungan sosial, salah satunya Program Keluarga Harapan yang menyediakan pelayanan sosial bagi sekitar 10 juta keluarga,” ujarnya

Baca Juga: DK PBB Berikan Suara untuk Rancangan Resolusi Gencatan Genjata Gaza

Yohana menjelaskan, program ini mempermudah keluarga mendapat akses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial melalui bantuan langsung tunai yang diberikan kepada perempuan sebagai pengelola keuangan keluarga.

“Terkait pelayanan kesehatan, Indonesia telah menerapkan pelayanan umum kesehatan yang telah menjangkau 82 persen total jumlah penduduk Indonesia,” jelasnya.

Ia menyebutkan, program tersebut termasuk pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi. Sementara di bidang pendidikan, Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan Kartu Indonesia Pintar demi mewujudkan program sembilan tahun wajib belajar.

Menteri Yohana menambahkan, terkait infrastruktur berkelanjutan bagi perempuan, Pemerintah Indonesia melalui Kemen PPPA terus mendorong penyedia layanan publik untuk menyediakan fasilitas publik yang responsif gender.

Baca Juga: Kepada Sekjen PBB, Prabowo Sampaikan Komitmen Transisi Energi Terbarukan

“Dunia harus memiliki komitmen yang besar dalam memberikan perlindungan sosial, pelayanan publik, dan infrastruktur yang inklusif. Kami juga berharap agar Indonesia dapat berkontribusi dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di level global melalui pencalonan Indonesia dalam Komite HAM 2020-2022,” tambahnya. (R/R10/RS1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Puluhan Anggota Kongres AS Desak Biden Sanksi Dua Menteri Israel