Mesir Bantah Klaim Media Israel tentang Pengalihan Senjata Hamas

Kairo, MINA – Sumber-sumber Mesir pada Selasa (19/8) membantah klaim media Israel yang menyebut Kairo mengusulkan pengalihan senjata Hamas ke Mesir sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.

Dalam keterangannya kepada Cairo News, sumber-sumber tersebut menegaskan bahwa usulan bersama Mesir dan Qatar yang telah diterima Hamas berpusat pada gencatan senjata 60 hari di Gaza, bukan pada isu pelucutan senjata.

Menurut sumber itu, negosiasi menuju gencatan senjata permanen akan dimulai pada hari pertama masa perjanjian sementara berlaku.

Rencana tersebut didukung Amerika Serikat dan diawasi langsung oleh Presiden AS Donald Trump, dengan tujuan membangun kerangka stabilitas jangka panjang.

“Proposal mediator yang diterima Hamas memastikan jalan menuju kesepakatan komprehensif, termasuk pembebasan semua tawanan Israel di Gaza,” ujar pejabat Mesir sebagaimana dikutip Cairo News.

Mesir juga menekankan bahwa pemerintah Israel kini menghadapi “ujian nyata” untuk membuktikan kesediaannya bernegosiasi.

“Tidak ada cara lain untuk mengamankan kepulangan tawanan kecuali melalui negosiasi berdasarkan proposal Witkoff,” lanjut sumber itu, merujuk pada rencana yang sebelumnya diajukan utusan AS Steve Witkoff.

Dukungan Qatar dan Detail Proposal

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, menyatakan proposal terbaru hampir identik dengan rencana yang pernah diajukan Witkoff.

Hamas dan faksi perlawanan Palestina lainnya pada Senin (18/8) telah menyatakan persetujuan atas inisiatif gencatan senjata Mesir-Qatar tersebut.

Media Israel, termasuk Israel Hayom, merinci bahwa tahap pertama rencana itu mencakup gencatan senjata 60 hari disertai pertukaran tahanan: 10 tawanan Zionis Israel yang masih hidup dan jenazah 18 orang lainnya akan dibebaskan, ditukar dengan lebih dari 1.200 tawanan Palestina, termasuk yang divonis seumur hidup.

Tahap kedua ditujukan untuk mencapai penghentian permusuhan total, sedangkan tahap akhir mencakup penempatan Gaza di bawah pemerintahan dukungan internasional yang dipimpin AS, dengan prioritas pada rekonstruksi.

Sikap Zionis Israel

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dukungan terbatas terhadap sejumlah aspek proposal, tetapi kembali menegaskan persyaratan klasik Israel: pelucutan senjata Hamas, kendali keamanan penuh Israel di Gaza, dan pembentukan pemerintahan sipil alternatif.

Hingga kini, meskipun proposal telah diterima Hamas dan ditanggapi positif oleh mediator, pihak Zionis Israel belum memberikan jawaban resmi lebih dari 24 jam setelah menerima usulan tersebut.[]

Mi’raj News Agency (MINA)