Mesir Desak AS Batalkan Potongan Dana untuk Badan Pengungsi PBB

Nur Hadis - Jumat, 2 Februari 2024 - 03:48 WIB

Jumat, 2 Februari 2024 - 03:48 WIB

6 Views

Kairo, MINA – Mesir meminta AS, untuk membatalkan keputusan menangguhkan pendanaan badan pengungsi Palestina PBB (UNRWA). Demikian dikutip dari Memo, Kamis, (1/2).

Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry, mengadakan pembicaraan di Kairo dengan Utusan Khusus AS untuk Masalah Kemanusiaan Timur Tengah, David Satterfield.

Diskusi antara kedua belah pihak membahas kondisi kemanusiaan yang memburuk di Jalur Gaza dan kehancuran infrastruktur di wilayah kantong tersebut, kata Kementerian Luar Negeri Mesir dalam sebuah pernyataan.

“Meminta AS dan donatur lainnya untuk membatalkan keputusan menangguhkan dana untuk UNRWA dan menunggu hasil penyelidikan internal badan tersebut,” kata pernyataan itu.

Setidaknya 18 negara, bersama dengan UE, telah menangguhkan pendanaan mereka untuk UNRWA berdasarkan tuduhan pendudukan Israel bahwa 12 staf badan tersebut berpartisipasi dalam serangan Hamas pada 7 Oktober.

Pekan lalu, Badan tersebut meluncurkan penyelidikan terkait tuduhan Israel.

Pendudukan Israel menuduh staf UNRWA bekerja untuk Hamas sejak pecahnya konflik Gaza, yang dianggap sebagai “pembenaran” untuk menyerang sekolah dan fasilitas organisasi tersebut di Gaza, yang menampung puluhan ribu pengungsi, menurut para analis.

Pendudukan Israel telah berulang kali menyamakan staf UNRWA dengan anggota Hamas dalam upaya mendiskreditkan mereka, tanpa memberikan bukti atas klaim tersebut, sambil melakukan lobi keras agar UNRWA ditutup karena pendudukan Israel adalah satu-satunya badan PBB yang mempunyai mandat khusus untuk mengurus kebutuhan dasar pengungsi Palestina.

Jika lembaga tersebut tidak ada lagi, bantah Israel, maka masalah pengungsi tidak akan ada lagi, dan hak sah bagi pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka tidak diperlukan lagi. Pendudukan Israel telah menolak hak untuk kembali tersebut sejak akhir tahun 1940-an, meskipun keanggotaan mereka di PBB dibuat dengan syarat bahwa pengungsi Palestina diizinkan untuk kembali ke rumah dan tanah mereka. (T/B03/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)