
Jubir Menteri Luar Negeri Mesir, Abdel Atty
“Semua negara di dunia harus memahami bahwa Sistem peradilan Mesir benar-benar independen (dari campur tangan luar).” Kata juru bicara kementerian Mesir, Badr Abdel Atti, mengatakan dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dikutip media pemantau Timteng Middle East Monitor (MEMO) yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
“Kita tidak bisa mengomentari putusan pengadilan. Prinsip-prinsip demokrasi memisahkan kekuasan, jaminan hukum, dan hak untuk mendapatkan pengadilan,” tambahnya.
Dia menegaskan, “Jika ada ketentuan-ketentuan baru yang dikeluarkan, maka Jaksa Penuntut Umum sudah mengajukan keberatan sebelum Pengadilan Kasasi, dan akan ada proses pengadilan lagi.”
Badr menjelaskan keputusan hukuman mati terhadap para pendukung presiden terguling Muhamad Mursi di Minya, Selatan Kairo, bukanlah keputusan akhir, karena berkas-berkas mereka akan diserahkan terlebih dahulu ke Mufti Agung untuk ditinjau dan kemudian diberikan putusan final.
Turki, Qatar, PBB, Amerika Serikat, Perancis, Swedia dan Jerman meminta pihak berwenang Mesir membatalkan hukuman mati yang disahkan pada Senin lalu terhadap 37 pendukung Mursi.
Mereka juga mengkritik keputusan pengadilan menyerahkan berkas lebih dari 600 orang lainnya yang kemungkinan diberikan hukuman mati yang sama, termasuk wakil pemimpin Ikhwanul Muslimin Muhamad Badie yang divonis hal itu.
Sebelumnya, pada awal Maret, pengadilan Minya juga mengeluarkan putusan hukuman mati terhadap 529 anggota Ikhwanul Muslimin yang terlibat dalam protes anti kudeta di Mesir. Putusan ini mendapat kecaman dari berbagai negara termasuk lembagai HAM internasional karena dianggap tidak adil setelah pengadilan mengeluarkan vonis untuk ratusan orang dalam satu pertemuan sidang tanpa mendengar pembelaan pidak terdakwa.(T/Putri/P03/R2)
Baca Juga: GCC Kecam Serangan Berkelanjutan Zionis Israel terhadap Warga Palestina di Gaza
Mi’raj Islamic News Agency
















Mina Indonesia
Mina Arabic