Muhammadiyah Sampaikan Pandangan Kritis soal Board of Peace

Widi Kusnadi Editor : Ali Farkhan Tsani - Ahad, 8 Februari 2026 - 08:24 WIB

Ahad, 8 Februari 2026 - 08:24 WIB

43 Views

Jakarta, MINA — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan pandangan dan rekomendasi terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui surat resmi tertanggal 6 Februari 2026.

Surat yang ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. Syafiq A. Mughni itu merupakan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) Muhammadiyah pada Kamis (5/2), dengan melibatkan pakar, pejabat, dan diplomat Indonesia untuk kawasan Timur Tengah.

Dalam policy brief tersebut, Muhammadiyah menegaskan bahwa setiap upaya perdamaian harus disertai keadilan. Tanpa keadilan, perdamaian dinilai hanya bersifat semu dan berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia serta hukum internasional.

Muhammadiyah juga mempertanyakan dasar hukum pembentukan BoP, karena Charter lembaga itu dinilai tidak sepenuhnya selaras dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2803. Resolusi tersebut menyebut mandat BoP sebagai pemerintahan sementara di Gaza, namun Charter BoP disebut berlaku tanpa batas waktu dan tidak secara eksplisit menyebut Gaza maupun Palestina.

Selain itu, Muhammadiyah menyoroti tidak adanya roadmap menuju kemerdekaan Palestina dalam Charter BoP. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa lembaga tersebut tidak menyentuh akar persoalan utama, yakni pendudukan Israel atas Palestina.

Dalam rekomendasinya, Muhammadiyah meminta Indonesia memperjuangkan penyesuaian Charter BoP agar sejalan dengan mandat PBB dan tujuan jelas berupa kemerdekaan Palestina serta penghentian penjajahan Israel.

Muhammadiyah juga mendorong agar Palestina mendapatkan keterwakilan dalam BoP, mengingat Israel justru menjadi anggota sementara Palestina tidak dilibatkan. Indonesia dinilai perlu menyuarakan aspirasi rakyat Palestina secara konsisten di forum tersebut.

PP Muhammadiyah turut mengingatkan potensi risiko penetapan Donald Trump sebagai Ketua BoP seumur hidup dan satu-satunya pemegang hak veto, yang dikhawatirkan menjadikan BoP sebagai entitas yang dikendalikan secara personal.

Muhammadiyah juga menyoroti kewajiban iuran sebesar USD 1 miliar bagi anggota tetap BoP yang berpotensi membebani keuangan negara dan perlu disertai jaminan transparansi penggunaan dana untuk rekonstruksi Gaza.

Dalam poin terakhir, Muhammadiyah menyatakan bahwa apabila rekomendasi tersebut tidak dijalankan, Indonesia perlu mempertimbangkan opsi mundur dari keanggotaan BoP demi menjaga konsistensi dengan amanat konstitusi untuk menghapus penjajahan di muka bumi. []

Mi’raj News Agency (MINA)