Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

MUI Apresiasi Presiden Jokowi Ingatkan Jajaran Polri

kurnia - Senin, 17 Oktober 2022 - 21:38 WIB

Senin, 17 Oktober 2022 - 21:38 WIB

9 Views ㅤ

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas

Jakarta, MINA – Wakil Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang mengingatkan jajaran Polri untuk tidak pamer hidup mewah, saat  masyarakat Indonesia tengah  alami kondisi kesulitan ekonomi.

“Peringatan disampaikan Presiden Jokowi kepada para pejabat di kalangan Polri supaya jangan menampilkan gaya hidup mewah, tentu sangat patut kita hargai karena hal demikian jelas tidak elok dan sangat menyinggung perasaan hati rakyat banyak,” kata Anwar dalam keterangan, Senin (17/10).

Namun, Anwar juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk ikut mengingatkan para pejabat instansi umumnya untuk tidak pamer gaya hidup mewah. Menurutnya sikap dan perilaku sejumlah pejabat instansi terlihat materialistik dan hedonistik.

“Sebaiknya imbauan Presiden tersebut jangan hanya ditujukan kepada jajaran Polri saja, tapi juga kepada seluruh para pejabat di instansi-instansi lain karena sikap dan perilaku mereka terlihat juga sudah sangat materialistik dan hedonistik sekali,” imbuhnya.

Baca Juga: Transaksi Judi Online di Indonesia Mencapai Rp900 Triliun! Pemerintah Siap Perangi dengan Semua Kekuatan

Untuk itu bagi terciptanya sebuah pemerintahan yang bersih yang memiliki sense of crisis, kata Anwar maka sebaiknya presiden tidak hanya berhenti pada memberi peringatan saja.Tetapi juga diminta untuk ikut mempersoalkan asal muasal dari kekayaan para pejabat hingga jajaran polisi itu.

“Karena kalau kita lihat kepada gaji dan honor yang mereka terima maka adalah mustahil rasanya mereka akan bisa punya kekayaan sebesar itu,” ujar Ketua PP Muhammadiyah ini.

Dengan demikian, dia berharap Presiden Jokowi dapat mendukung dan menerapkan pembuktian terbalik. Di mana masing-masing pejabat diminta untuk menjelaskan dan membuktikan dari mana kekayaan yang mereka dapat.

“Hal ini tentu sangat penting dilakukan karena kalau tidak, maka kecurigaan masyarakat terhadap mereka tentu akan semakin tinggi dan bila hal tersebut tidak bisa dicegah maka tidak mustahil tentu akan bisa memancing terjadinya keresahan dan atau kegaduhan di tengah-tengah masyarakat,” kata dia. (R/R4/P1)

Baca Juga: Sertifikasi Halal untuk Lindungi UMK dari Persaingan dengan Produk Luar

Mi’raj News Agency (MINA)

 

Baca Juga: Menko Budi Gunawan: Pemain Judol di Indonesia 8,8 Juta Orang, Mayoritas Ekonomi Bawah

Rekomendasi untuk Anda

Indonesia
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Indonesia