Myanmar Didesak Bebaskan Tiga Wartawan yang Ditangkap Tentara

Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA). (Foto: RFA)

New York, 3 Syawal 1428/27 Juni 2017 (MINA) – Kelompok hak asasi manusia (HAM) internasional, diplomat Amerika Serikat (AS), dan kalangan wartawan Myanmar mendesak pemerintah segera mebebaskan tiga reporter lokal yang ditangkap pada Senin di Negara Bagian Shan.

Ketiga juru warta ditangkap setelah menghadiri sebuah acara yang diselenggarakan oleh sebuah kelompok bersenjata etnik Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA) yang terlibat permusuhan dengan tentara pemerintah, RFA melaporkan Selasa (27/6).

Wartawan Aye Naing dan Pyae Phone Naing dari kantor berita daring Democratic Voice of Burma (DVB), dan reporter Thein Zaw dari jurnal daring The Irrawaddy, ditahan karena ‘memiliki koneksi’ dengan TNLA.

Mereka ditangkap dengan empat orang lainnya, yang tidak diidentifikasi, pada hari Senin karena menghadiri acara pemusnahan obat-obatan yang diselenggarakan oleh TNLA untuk menandai Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Narkoba dan Perdagangan Gelap yang diluncurkan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Awak media tersebut akan dituntut di bawah undang-undang represif era junta yang dikenal sebagai Unlawful Association Act. Mereka bisa dijatuhi hukuman maksimal tiga tahun di penjara, kata pejabat pemerintah dan tentara.

Organisasi HAM Amnesty International (AI) yang berbasis di Inggris mengeluarkan sebuah pernyataan pada Senin yang menuntut pihak berwenang Myanmar untuk membebaskan ketiga wartawan tersebut, “yang ditahan saat melaksanakan pekerjaan mereka di negara bagian utara yang dedera konflik.”

“Para wartawan tersebut harus segera dibebaskan tanpa syarat, dan diizinkan untuk melanjutkan pekerjaan mereka dengan bebas dan tanpa rasa takut,” kata James Gomez, Direktur AI untuk Asia Tenggara dan Pasifik.

“Penangkapan mereka mengirimkan pesan mengerikan kepada media Myanmar yang selama ini telah mendapatkan berbagai bentuk tekanan.”

AI menyoroti penggunaan Unlawful Association Act dalam penangkapan mereka. Undang-undang represif itu kerap digunakan untuk secara sewenang-wenang menangkap dan menahan orang-orang di daerah-daerah yang terkena dampak konflik dan etnis.

Sementara Komite Melindungi Wartawan (CPJ) yang berbasis di New York, Amerika Serikat, pada hari Selasa menggemakan seruan AI untuk segera membebaskan ketiga wartawan tersebut.

Kedutaan Besar AS di Yangon pada hari Selasa juga menyatakan keprihatinan terkait penangkapan wartawan di negara itu.

“Wartawan harus bisa melakukan pekerjaan mereka, karena pers bebas sangat penting bagi keberhasilan Myanmar,” kata kedutaan di laman Facebook resminya.

Membungkam Berita

Sekitar 25 organisasi media Myanmar mengirimkan sebuah surat terbuka kepada para pemimpin pemerintah pada hari Selasa untuk mendesak segera dibebaskan para wartawan yang ditangkap, yang sebut sebagai langkah ‘membatasi dan menyensor pers’, The Irrawaddy melaporkan.

Kyaw Phyo Thar, editor The Irrawaddy, mengatakan kepada RFA’s Myanmar Service bahwa para reporter tersebut bukanlah penjahat.

“Mereka pergi ke sana untuk meliput berita antiobat-obatan dan ditangkap,” katanya. “Kami ingin mereka dibebaskan.”

Than Win Htut, seorang editor DVB, mengatakan kepada RFA bahwa pejabat di kantor berita tempat ia bekerja belum bisa mengontak satu pun dari ketiga wartawan yang ditangkap.

“Kami tidak tahu di mana mereka sekarang,” ujarnya, meskipun ada sebuah pernyataan dari Kantor Panglima Komando Myanmar pada hari Senin bahwa mereka telah dibawa ke kantor polisi di kota Lashio.

“Kami ingin menghubungi mereka, ingin tahu apa yang mereka lakukan, dan memiliki kesempatan untuk berbicara dengan pengacara,” kata dia. “Kami harap mereka diberi akses menyangkut hak asasi manusia dasar, seperti mendapatkan perlindungan di bawah hukum.”

Ta Ban La, koordinator urusan luar negeri TNLA, mengindikasikan bahwa tentara menahan wartawan tersebut untuk menutupi berita tentang narkotika ilegal di Negara Bagian Shan.

“Tentara pemerintah mencoba untuk menutupi masalah narkoba di Myanmar karena mereka tidak dapat mengendalikan masalah ini,” ujarnya. “Tentara pemerintah telah mengabaikaan masalah narkoba dan tidak bertanggung jawab atas masalah ini.”

“Penangkapan tersebut sebagai ancaman untuk komunitas media sehingga mereka tidak meliput berita tentang masalah ini di masa yang akan datang,” kata dia. (R-11/RS1).

Miraj Islamic News Agency/MINA