Negara-negara Arab Tegaskan Dukungan untuk Palestina Tentukan Nasib Sendiri

Kairo, MINA – Negara-negara Arab menegaskan kembali dukungan mereka terhadap “hak menentukan nasib sendiri” bagi rakyat Palestina dan pembentukan negara merdeka mereka.

Dalam pernyataan terpisah yang dikeluarkan oleh Kuwait, Mesir, dan Parlemen Arab, bertepatan dengan Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina, yang diperingati oleh seluruh dunia pada tanggal 29 November setiap tahunnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan pada 29 November 1977 sebagai kesempatan internasional untuk menunjukkan dukungan bagi hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina, yang terpenting di antaranya hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan kembalinya para pengungsi ke rumah mereka dari mana mereka mengungsi pada tahun 1948.

Kementerian Luar Negeri Kuwait, dalam pernyataannya menegaskan kembali posisi historis dan berprinsip Kuwait terhadap perjuangan Palestina, dan memperbarui solidaritasnya yang teguh terhadap rakyat Palestina dalam perjuangan sah mereka untuk memperoleh hak-hak mereka, terutama hak untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara merdeka mereka di perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Jaridah Al-Quds melaporkan.

Kuwait memberi penghormatan atas keteguhan hati rakyat Palestina dan perjuangan mereka yang adil, dan mengutuk praktik ilegal yang terus dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Mesir juga menegaskan kembali keikutsertaannya bersama masyarakat internasional dalam memperingati Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina.

Mesir menilai peringatan tersebut bukan sekadar peringatan tahunan, melainkan tonggak penting dalam pemulihan nilai-nilai keadilan dan pembaruan komitmen moral dan politik internasional terhadap rakyat Palestina dan hak-hak fundamental Palestina.

Mesir menekankan bahwa hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara merdeka di garis 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya bukan sekadar tuntutan politik, tetapi hak historis yang didukung oleh legitimasi internasional dan dilestarikan oleh kemanusiaan.

Mesir juga menekankan perlunya mengkonsolidasikan gencatan senjata di Jalur Gaza dan memastikan aliran bantuan kemanusiaan yang bebas dan tanpa syarat, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan 2803.

Ketua Parlemen Arab Mohammed Al-Yamahi mengatakan bahwa Hari Solidaritas dengan Rakyat Palestina datang di tengah kondisi kemanusiaan dan politik yang sangat berbahaya, sebagai akibat dari agresi pendudukan Israel yang berkelanjutan terhadap Jalur Gaza dan meningkatnya serangan di Tepi Barat dan Yerusalem.

Ia menambahkan bahwa rakyat Palestina menderita blokade, pemindahan, pembunuhan, dan pelanggaran sistematis yang merupakan kejahatan perang dan genosida.

Al-Yamahi menekankan pendudukan Israel terus melanggar perjanjian Sharm el-Sheikh melalui operasi militer yang sedang berlangsung, mencegah masuknya bantuan kemanusiaan, dan mengintensifkan aktivitas permukiman. []