Negara-Negara Eropa Tolak Usulan Trump Ambil Alih Gaza

Berlin, MINA – Sejumlah pemimpin negara-negara Eropa menolak keras rencana kontroversial Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih Gaza dan secara paksa memindahkan penduduk Palestina ke negara lain di sekitarnya.

Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock mengatakan, satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah solusi dua negara yang dinegosiasikan, sebagaimana dikutip dari Anadolu Agency pada Rabu (5/2).

“Jelas bahwa Gaza—seperti Tepi Barat dan Yerusalem Timur—adalah milik Palestina,” kata Baerbock, memperingatkan pengusiran paksa penduduk sipil akan melanggar hukum internasional dan memicu kebencian lebih lanjut.

Baerbock menegaskan, PBB, Uni Eropa, maupun negara-negara G7 secara konsisten menentang pemukiman Israel di wilayah Palestina.

Sejalan dengan Jerman, Prancis juga dengan cepat menolak usulan Trump, menegaskan kembali Gaza harus tetap menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan.

“Masa depan Gaza harus ditentukan bukan dalam perspektif kendali oleh negara ketiga, tetapi dalam kerangka negara Palestina masa depan, di bawah naungan Otoritas Palestina,” tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Prancis.

“Prancis menegaskan kembali penentangannya terhadap segala bentuk pemindahan paksa penduduk Palestina di Gaza, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, serangan terhadap aspirasi sah rakyat Palestina, tetapi juga hambatan besar bagi solusi dua negara,” tambah pernyataan itu.

Penolakan terhadap usulan Trump juga datang dari Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Ia mengatakan warga Palestina di Gaza “harus diizinkan pulang, mereka harus diizinkan membangun kembali, dan kita harus bersama mereka dalam pembangunan kembali menuju solusi dua negara.”

Senada, Spanyol juga turut menyatakan ketidaksetujuannya, dengan Menteri Luar Negeri Jose Manuel Albares dengan tegas menolak gagasan kontrol AS atas Gaza.

“Gaza adalah tanah warga Palestina di Gaza. Warga Palestina di Gaza harus tetap tinggal di Gaza,” kata Albares.

Spanyol menegaskan kembali komitmennya terhadap negara Palestina di masa depan yang mencakup Gaza sebagai bagian wilayahnya.

Wakil Menteri Luar Negeri Polandia Andrzej Szejna menyatakan dukungannya terhadap solusi dua negara dan menekankan perlunya keterlibatan Palestina dalam proses perdamaian.

“Seperti halnya dalam kasus Ukraina, di mana kita mengatakan bahwa Anda tidak dapat memutuskan tentang Ukraina tanpa Ukraina, jika kita berbicara tentang proses perdamaian. Demikian pula, Anda tidak dapat memutuskan tentang Palestina tanpa Palestina. Ini adalah posisi Polandia,” kata Szejna.

Menteri Luar Negeri Slovenia Tanja Fajon mengkritik komentar Trump sebagai cerminan “ketidaktahuan mendalam tentang sejarah Palestina.”

Berbicara dari Lebanon, Fajon memperingatkan, usulan tersebut dapat memicu kerusuhan dan kekerasan lebih lanjut dan menekankan bahwa warga Palestina sepenuhnya menolak gagasan untuk terusir dari tanah air mereka.

Menteri Utama Skotlandia John Swinney juga mengecam usulan tersebut, dan menyebut setiap usulan pemindahan warga Palestina sebagai “tidak dapat diterima dan berbahaya.”

Swinney menekankan penderitaan rakyat Gaza tidak boleh diperburuk oleh rencana relokasi paksa, menyusul berbulan-bulan kekerasan hebat dan hilangnya nyawa di wilayah tersebut.[]

Mi’raj News Agency (MINA)