Tel Aviv, MINA – Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid pada Senin (9/1) menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu “menghilangkan demokrasi” di Israel di tengah perselisihan atas usulan reformasi peradilan.
“Ini bukan reformasi peradilan, ini adalah perubahan rezim yang ekstrem […] ini memisahkan Israel dari keluarga negara-negara liberal,” kata Lapid di Twitter, Anadolu Agency melaporkan.
Lapid, mantan perdana menteri, memperingatkan bahwa perubahan yang diusulkan akan memungkinkan pemerintah koalisi saat ini untuk membungkam siapa pun yang menentangnya dan akan mengubah hakim menjadi politisi.
“Para hakim akan menjadi hakim pemerintah,” kata Lapid dalam pertemuan untuk Partai Yesh Atid yang dipimpinnya.
Baca Juga: Paraguay Resmi Kembalikan Kedutaannya di Tel Aviv ke Yerusalem
Menteri Kehakiman Yariv Levin merencanakan reformasi komprehensif sistem peradilan, yang jika diberlakukan, akan menjadi perubahan paling radikal dalam sistem pemerintahan di Israel.
Perubahan yang diusulkan akan sangat membatasi kekuasaan Mahkamah Agung, memberi pemerintah kekuasaan untuk memilih hakim, dan mengakhiri penunjukan penasihat hukum untuk kementerian oleh Jaksa Agung.
Pada Ahad (8/1), Netanyahu membela reformasi peradilan yang diusulkan, dengan mengatakan bahwa perubahan tersebut bertujuan untuk “mewakili keinginan para pemilih.”
Reformasi peradilan yang direncanakan juga dikecam oleh mantan Menteri Pertahanan Benny Gantz, yang mengatakan, perubahan itu akan menyebabkan “perang saudara”, dan akan “berdampak fatal” pada keamanan nasional Israel. (T/RI-1/RS3)
Baca Juga: Abu Ubaidah Serukan Perlawanan Lebih Intensif di Tepi Barat
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur