Yerusalem, MINA – Sebuah tim yang ditugasi oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempresentasikan rencananya untuk menyelesaikan perselisihan yang ditimbulkan oleh pengesahan UU “negara bangsa” kepada para pemimpin masyarakat minoritas, Rabu (1/8).
Para pemimpin komunitas Druze di Israel sebelumnya telah menemui Netanyahu dan mengeluhkan UU kontroversial yang mengabadikan Israel sebagai negara ekslusifnya orang-orang Yahudi.
UU itu mengenyampingkan hak-hak warga minoritas seperti Arab, Druz, dan Sirkasia.
Salah satu rencana yang diajukan tim bentukan Netanyahu adalah mengesahkan hak-hak minoritas yang bertugas di angkatan bersenjata Israel.
Baca Juga: Tim Medis MER-C Banyak Tangani Korban Genosida di RS Al-Shifa Gaza
Kepala Staf Perdana Menteri Israel, Yoav Horowitz, menawarkan kompromi kepada perwakilan Druze yang dipimpin oleh Pemimpin Spiritual Sheikh Muafak Tarif dalam pertemuan di Kantor Perdana Menteri di Yerusalem.
Rencana konsesi itu untuk mengaitkan status komunitas Druze dan Sirkasia dalam hukum, serta memberikan manfaat bagi anggota kelompok minoritas yang berdinas di pasukan keamanan.
Dukungan terhadap lembaga agama, pendidikan, dan budaya Druze juga akan dimasukkan ke dalam undang-undang.
Para pemimpin Druze mengatakan bahwa mereka akan segera mempelajari proposal tanggapan tersebut. (T/RI-1/P1)
Baca Juga: Laba Perusahaan Senjata Israel Melonjak di Masa Perang Gaza dan Lebanon
Mi’raj News Agency (MINA)