Jakarta, MINA – Indonesia menjadi negara dengan jumlah jamaah umrah terbanyak kedua di dunia, hanya kalah jumlah dari Pakistan, sementara India menempati urutan ketiga.
Hal ini disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali saat memberikan laporan pada penandatangan nota kesepahaman tentang pencegahan, pengawasan, penanganan permasalahan dan penyelenggaraan Ibadah Umrah di Jakarta, demikian keterangan Kemenag yang diterima MINA, Sabtu (9/2).
“Jamaah umrah Indonesia menempati posisi kedua dalam kuantitasnya. Sejak September 2018 hingga 31 Januari 2019, Jamaah Umrah kita mencapai 508.180 orang. Nomor, satu adalah Pakistan dengan 776.326 orang. Ketiga, India dengan 343.396 jamaah,” terang Nizar .
“Karena jamaah kita sangat besar, maka kompleksitas pelaksanaan Umrah juga perlu dicermati,” lanjutnya.
Baca Juga: MUI Tekankan Operasi Kelamin Tidak Mengubah Status Gender dalam Agama
Menurut Nizar, ibadah Umrah saat ini tidak lagi didominasi oleh kalangan masyarakat perkotaan atau segmen orang kaya semata. Minat beribadah Umrah hampir dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Perubahan segmen dan karakter jamaah ini mengharuskan pemerintah mengambil langkah reformasi agar negara tetap hadir,” tuturnya.
Sejalan itu, lanjut Nizar, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah peningkatan layanan. Pertama, penguatan regulasi dengan terbitnya PMA 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Kedua, penguatan kelembagan dengan pembentukan unit eselon II yang secara khusus menangani umrah. Ini sudah dilakukan sejak 2017.
Ketiga, lanjut Nizar, Pelayanan Perizinan Secara online yang terintegrasi dengan PTSP Kemenag. “Kami juga melakukan sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagai biro perjalanan wisata. Proses sertifikasi ini akan rampung Maret tahun ini,” ujarnya.
Baca Juga: Prof. El-Awaisi Serukan Akademisi Indonesia Susun Strategi Pembebasan Masjidil Aqsa
Langkah berikutnya, membuat nota kesepahaman dengan Komite Akreditasi Nasional untuk melakukan proses akreditasi terhadap PPIU. “Program ini akan dimulai tahun ini,” jelasnya.
“Kemenag juga sudah melakukan integrasi pengawasan umrah secara elektronik melalui SIPATUH yang dirilis 2018,” lanjutnya.
Nizar menegaskan bahwa upaya perbaikan ini akan terus dilakukan. Bahkan, saat ini tengah dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat kanwil dengan menambah seksi pembinaan dan pengawasan haji dan umrah.
Ia juga penambahan staf teknis pada Kantor Urusan Haji di Jeddah. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga tengah melakukan penguatan regulasi dan upaya pengintegrasian sistem dengan berbagai stakeholder terkait, termasuk Umrah di Arab Saudi.
Baca Juga: Syeikh Palestina: Membuat Zionis Malu Adalah Cara Efektif Mengalahkan Mereka
“Ini semua dilakukan untuk memastikan reformasi umrah akan menghasilkan sistem penyelengaraan umrah yang zero persoalan dan memberi manfaat untuk bangsa,” pungkasnya. (R/Gun/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur