Niger, MINA – Organisasi Kerjasama Islam (OKI) meminta pemerintah India untuk tidak mengubah struktur demografis Kashmir yang dianeksasi secara sepihak oleh India.
OKI menegaskan kembali “dukungan kuat dan tegas” untuk Kashmir yang disengketakan dalam resolusi dengan suara bulat dalam konferensi para Menteri luar negeri dua hari di Niger, yang berakhir Sabtu (28/11).
Perwakilan dari 57 negara anggota itu membahas masalah-masalah utama yang dihadapi dunia Muslim. TRT World melaporkan, Ahad (29/11).
Situasi di Kashmir yang dikelola India adalah salah satu poin fokus utama sesi dengan Dewan Menteri Luar Negeri OKI yang menegaskan kembali dukungan kuat untuk Kashmir menentukan nasib sendiri.
Baca Juga: Putin Punya Kebijakan Baru, Hapus Utang Warganya yang Ikut Perang
“OKI dengan tegas menolak tindakan ilegal dan sepihak yang diambil oleh India sejak 5 Agustus 2019,” kata kantor kementerian luar negeri Pakistan dalam sebuah pernyataan, dan menambahkan resolusi tersebut menuntut India untuk “membatalkan penerbitan sertifikat domisili untuk non-Kashmir” serta sepihak lainnya dan tindakan ilegal di sana.
OKI sebelumnya telah mengecam pelanggaran hak asasi manusia di Kashmir, pencaplokannya oleh India, dan undang-undang domisili yang baru diperkenalkan yang memungkinkan non-Kashmir untuk mengambil pekerjaan dan membeli properti di wilayah Himalaya yang disengketakan.
Tetapi itu tidak pernah menghalangi India untuk melakukan tindakannya di wilayah tersebut.
India menyatakan bahwa kelompok tersebut tidak memiliki landasan hukum di Kashmir dan sering menolak pernyataannya. (T/RS2/P2)
Baca Juga: Jadi Buronan ICC, Kanada Siap Tangkap Netanyahu dan Gallant
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur