Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ombudsman: Pagar Laut di Tangerang Rugikan Ribuan Nelayan hingga Rp24 Miliar

Widi Kusnadi Editor : Rudi Hendrik - Senin, 3 Februari 2025 - 21:27 WIB

Senin, 3 Februari 2025 - 21:27 WIB

11 Views

TNI AL bongkar pagar laut di Tangernag yang melanggar hukum.(Foto: Dinas Penerangan AL)

Jakarta, MINA – Lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman, mengungkapkan bahwa pemasangan pagar laut di wilayah pesisir utara Kabupaten Tangerang telah menyebabkan kerugian signifikan bagi ribuan nelayan setempat.

Menurut perhitungan Ombudsman, sekitar 3.888 nelayan mengalami kerugian kumulatif mencapai Rp24 miliar sejak Agustus 2024 hingga Januari 2025.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, Fadli Afriadi, menjelaskan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pertama: nelayan harus menempuh jarak lebih jauh untuk melaut akibat terhalang pagar laut, sehingga konsumsi bahan bakar meningkat antara 4–6 liter solar per hari.

Kedua, akses yang terbatas ke area penangkapan ikan tradisional menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan nelayan.

Baca Juga: AWG Gelar Webinar “Trump 2.0 dan Masa Depan Palestina”

Ketiga, beberapa nelayan mengalami kerusakan pada kapal mereka akibat benturan dengan struktur pagar laut yang tidak terlihat jelas, terutama saat kondisi gelap atau cuaca buruk.

Setelah melakukan serangkaian investigasi, termasuk pemeriksaan dokumen, kunjungan lapangan, dan konsultasi dengan ahli dari Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University, Ombudsman menyimpulkan adanya maladministrasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten.

DKP dinilai mengabaikan kewajiban hukum dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait permasalahan ini.

Ombudsman juga mencurigai bahwa pemasangan pagar laut ini merupakan upaya pihak tertentu untuk menguasai ruang laut secara ilegal.

Baca Juga: Istana Buka Suara soal Pemblokiran Anggaran IKN

Hal ini didukung oleh temuan dokumen yang menunjukkan permintaan penguasaan ruang laut seluas 370 hingga 1.415 hektare di daerah Kohod, yang batasnya sesuai dengan lokasi pagar laut tersebut.  []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: BKSAP Tegaskan Investasi Hijau Kunci Atasi Perubahan Iklim

Rekomendasi untuk Anda