Ormas-ormas Islam Diminta Ikut Awasi Perda Islami Jangan Sampai Hilang

Jakarta, 15 Ramadhan 1437/20 Juni 2016 (MINA) – Wakil Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris meminta ormas-ormas Islam untuk ikut andil dan pro aktif mengawasi peraturan daerah (perda) bernuansa Islami  yang ada di sekitarnya agar jangan sampai dihilangkan.

“Ormas Islam mestinya lebih peduli terhadap perda yang ada di daerahnya, jangan sampai perdanya hilang baru kebingungan,” tegas Fahira kepada Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Senin (20/6).

Fahira menjelaskan bentuk kepedulian ormas bisa dalam bentuk tulisan seperti mengirim surat atau membuat pernyataan secara resmi terkait perda yang akan dicabut dan meminta alasannya.

Menurutnya, saat ini adalah momentum yang tepat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. “Ini momentum yang baik bagi masyarakat di daerah untuk menyampaikan aspirasinya kepada Presiden, untuk mempertahankan Perda bernuansa Islami dan pelarangan miras di daerahnya,” ujarnya.

Baca Juga: Transaksi Judi Online di Indonesia Mencapai Rp900 Triliun! Pemerintah Siap Perangi dengan Semua Kekuatan

Wanita Senator meakili DKI Jakarta ini menghimbau kepada LSM untuk membuat list perda yang berlaku di daerahnya masing-masing kemudian melaporkan kepada Kemendagri jika ternyata ada perda yang memang tidak sesuai dengan kearifan lokal setempat.

Selain itu juga, ia meminta kepada pemerintah pusat agar memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan peraturan yang sudah dibuat.

Teburu-buru

Terkait pengumuman presiden yang menghapus 3.143 perda menurutnya gegabah dalam memutuskan masalah ini. “Presiden terburu-buru memutuskan,” imbuhnya.

Baca Juga: Sertifikasi Halal untuk Lindungi UMK dari Persaingan dengan Produk Luar

Fahira juga meminta Pemerintah Pusat melibatkan DPD dalam setiap proses pembatalan Perda-Perda. Karena DPD ditugaskan rakyat di daerah untuk memperjuangkan aspirasi mereka di tingkat nasional.

“DPD bersedia memfasilitasi ruang dialog antara kepala daerah atau organisasi masyarakat di daerah yang keberatan dengan pembatalan Perda, dengan Kemendagri,” tambahnya.

Pihaknya pun mendorong masyarakat di daerah untuk menyampaikan aspirasinya ke senator daerahnya masing-masing terkait pembatalan Perda sebagai bahan bagi DPD dalam memberi masukan kepada Mendagri. (L/P004/R05-P2

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Menko Budi Gunawan: Pemain Judol di Indonesia 8,8 Juta Orang, Mayoritas Ekonomi Bawah