Ramallah, MINA – Dewan Menteri Otoritas Palestina menyetujui pembentukan dana khusus untuk mendukung sekolah-sekolah di kota Yerusalem yang diduduki, sebagai penolakan terhadap semua tindakan pendudukan Israel terhadap pendidikan di kota itu.
“Dana khusus memungkinkan sekolah-sekolah menjalankan misi mereka, jauh dari tindakan kota pendudukan, yang mencoba memaksakan buku-buku yang terdistorsi,” putusan Dewan dalam sesi mingguannya, yang diadakan di kota Ramallah, Senin (22/8).
Sidang yang dipimpin Perdana Menteri Muhammad Shtayyeh, juga merekomendasikan kepada Presiden Mahmoud Abbas untuk mengeluarkan undang-undang pajak pertambahan nilai. Seperti dilaporkan Quds Press.
Dewan menyetujui langkah-langkah memperkuat guru dan tuntutan mereka, dan juga setuju untuk mengubah periode cuti hamil untuk pasukan keamanan, yang diatur dalam Undang-Undang Layanan untuk Pasukan Keamanan tahun 2005, menjadi 90 hari.
Baca Juga: Tentara Israel Mundur dari Kota Lebanon Selatan
Dewan juga memutuskan untuk sejumlah proyek pembangunan di bidang jalan, air dan bangunan umum, selain mengalokasikan sejumlah 2,5 juta shekel untuk membangun proyek energi surya dan jaringan listrik di Masafer Yatta, di bagian selatan Tepi Barat yang diduduki.
Dalam konteks pembangunan, dewan menyetujui pembentukan “mekanisme kelembagaan untuk menganalisis data statistik dan indikator pembangunan sektoral dan nasional, serta menyatukan basis informasi sesuai dengan standar internasional.”
Hal lain yang diputuskan adalah menggabungkan beberapa perjanjian Arab di bidang transportasi dan tenaga listrik. (T/RS2/R1)
Baca Juga: PBB Adopsi Resolusi Dukung UNRWA dan Gencatan Senjata di Gaza
Mi’raj News Agency (MINA)