Pagu Anggaran Kemenparekraf Tahun 2021 Naik 19,4 Persen

Jakarta, MINA – Komisi X DPR RI menyepakati pagu anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp.4.907.148.382.000.

Angka itu naik 19,4 persen atau sebesar Rp.795.710.814.000 dari pagu indikatif (ancar-ancar pagu anggaran) TA 2021 sebesar Rp.4.111.437.568.000.

“Anggaran tidak hanya bicara seputar angka-angka rupiah, tapi anggaran yang ada merupakan upaya implementasi dari kebijakan agar berdampak bagi masyarakat,” kata Wishnutama dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/9).

Dalam penggunaan APBN tahun 2021, Wishnutama menjelaskan Kemenparekraf memiliki tiga program strategis yakni percepatan pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, pariwisata berkualitas serta kedaulatan digital.

Kembangkan Desa Wisata

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Kemenparekraf untuk mengembangkan desa wisata. Hal ini mengingat potensi desa wisata masih luput dari perhatian Kemenparekraf untuk dikembangkan.

“Keberadaan desa wisata saat ini masih sangat minim di Indonesia. Hanya ada empat yang sudah mendunia, dua di Bali dan dua lainnya di Yogyakarta,” kata Abdul Fikri dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (24/9).

Keempat desa wisata itu adalah Desa Pemuteran (Bali), Desa Penglipuran (Bali), Desa Wisata Nglanggeran (Yogyakarta), dan Desa Pentingsari (Yogyakarta) yang masuk dalam Top 100 Destinasi Berkelanjutan di Dunia versi Global Green Destinations Days (GGDD).

“Keempat desa wisata tersebut berhasil mendunia berkat upaya dan kearifan lokal warganya yang kompak mempertahankan konservasi lingkungan dan budaya. Kita mestinya menjadikan isu pembangunan berkelanjutan tersebut dalam pengembangan desa-desa wisata lainnya,” tuturnya.

Saat rapat kerja dengan Menparekraf pada Rabu (23/9) kemarin, Fikri juga menyampaikan pertumbuhan rural tourism tumbuh enam persen menurut UNWTO. Indonesia, kata dia, harus mengambil peluang ini dengan membangkitkan pariwisata setelah dihajar pandemi.

Legislator dapil Jawa Tengah IX ini menegaskan, perlunya pengarusutamaan isu lingkungan, khususnya ke dalam perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan.

“Apalagi 90 persen wilayah NKRI adalah desa, sehingga sepertiganya saja kita kembangkan dalam pariwisata berkelanjutan, ini akan menguatkan level pariwisata Indonesia secara global,” urainya.

Karenanya, Fikri mendesak Menparekraf memfokuskan kebijakan pada pembangunan pariwisata, khususnya di pedesaan, mengacu panduan UNWTO tentang destinasi wisata yang berkualitas, termasuk di dalamnya respect for the environment and human heritage (lingkungan dan warisan budaya).

Selain itu, Fikri menekankan pentingnya pengelolaan manajemen destinasi di desa wisata untuk meningkatkan kualitas yang diharapkan.

“Karenanya, perlu ada koneksi dan kerja sama yang baik antarinstansi pemerintah, dalam hal ini antara Kemenparekraf dengan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mewujudkan pembangunan desa wisata berkelanjutan,” katanya. (T/R2/R1)

Mi’raj News Agency (MINA)