Pakar HAM PBB Serukan Penyelidikan Kejahatan Perang di Myanmar

Jenewa, MINA – Pakar hak asasi manusia PBB pada Rabu (29/4) menyerukan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Rakhine, Myanmar.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan dari Jenewa, Pelapor Khusus PBB Yanghee Lee mengatakan dunia sedang berjuang dengan COVID-19 sementara militer Myanmar terus meningkatkan serangannya di negara bagian Rakhine barat negara itu dan menargetkan penduduk sipil, Anadolu Agency melaporkan.

“Tatmadaw [militer Myanmar] secara sistematis melanggar prinsip-prinsip paling mendasar dari hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Perilakunya terhadap penduduk sipil Rakhine dan Negara-negara Chin mungkin sama dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Lee, yang menyimpulkan masa jabatannya sebagai Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar.

Dia meminta pertanggungjawaban untuk mengakhiri konflik dan mengatakan militer terus beroperasi dengan impunitas (tanpa hukuman).

“Selama beberapa dekade, taktiknya secara sengaja memaksimalkan penderitaan warga sipil. Kita semua tahu apa yang mereka [tentara Myanmar] lakukan terhadap Rohingya pada 2017, sekarang mereka menargetkan semua warga sipil di daerah konflik termasuk orang-orang dari Rakhine, Rohingya, Mro, Daignet dan Chin, masyarakat terbunuh dalam beberapa bulan terakhir, “kata pakar PBB itu.

“Tuduhan kejahatan mereka harus diselidiki sesuai dengan standar internasional, dengan para pelaku dimintai pertanggungjawaban,” Lee menambahkan.

Lee menuduh militer Myanmar mencegah beberapa orang yang terluka untuk mendapatkan perawatan medis darurat setelah serangan baru-baru ini yang menargetkan daerah-daerah sipil di Rakhine dan Negara Bagian tetangga Chin.

“Dalam satu serangan artileri pada 13 April, Tatmadaw membunuh delapan warga sipil, termasuk setidaknya dua anak, ketika menargetkan desa Kyauk Seik, di kota Ponnagyun, dengan artileri dari pangkalan Batalyon 550 terdekat,” katanya.

Sebelumnya pada 22 Maret, militer membakar hingga 700 rumah di desa Tin Ma di Kyauktaw dan menghilangkan 10 orang.

Lebih lanjut menurut pelapor khusus PBB itu, meskipun internet ditutup sejak Juni 2019, tuduhan terorisme baru-baru ini terhadap jurnalis menimbulkan ketakutan dan menghambat pelaporan.

“Saya juga menerima informasi tentang jurnalis etnis Rakhine yang bersembunyi karena takut ditangkap saat mereka bekerja di media yang melaporkan konflik tersebut. Saya ulangi panggilan saya untuk sepenuhnya mengangkat penutupan internet seluler dan memungkinkan media beroperasi secara bebas untuk melaporkan masalah-masalah kritis ini,” katanya.

Lee mendesak PBB untuk meningkatkan upayanya melindungi warga sipil di Rakhine dan Chin dan untuk “memastikan tidak ada kegagalan sistemik lain seperti pada tahun 2017.”

Baca Juga: Filipina Kembali Dihantam Badai

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, sebagian besar wanita dan anak-anak, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan penumpasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017, menambah jumlah orang yang dianiaya di Bangladesh di atas 1,2 juta.

Sejak Agustus 2017, hampir 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh pasukan negara Myanmar, menurut sebuah laporan oleh Ontario International Development Agency (OIDA). (T/R7/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)