Islamabad, MINA – Pemerintah Pakistan mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menggelar pertemuan darurat terhadap langkah “ilegal” India yang baru-baru ini “mengubah status quo Jammu dan Kashmir.
Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada pimpinan DK PBB dan meminta pertemuan dewan darurat sesegera mungkin.
“Hari ini saya mengirimkan surat melalui representatif permanen kami untuk PBB Maleeha Lodhi yang akan diteruskan ke presiden DK PBB,” ujar Qureshi dalam sebuah pernyataan, demikian Anadolu Agency melaporkan, dikutip MINA.
Dia memperingatkan, bahwa Islamabad akan “melakukan apa saja untuk membela tanah air”, karena tindakan India di Kashmir membahayakan perdamaian regional dan global.
Baca Juga: Wabah Kolera Landa Sudan Selatan, 60 Orang Tewas
Ketegangan antara Islamabad dan New Delhi semakin meningkat setelah India mencabut status quo Jammu dan Kashmir, yang memungkinkan penduduknya memberlakukan hukum mereka sendiri dan mencegah orang luar menetap atau memiliki tanah di wilayah itu.
Wilayah Himalaya dikuasai oleh India dan Pakistan sebagian, tetapi diklaim oleh keduanya secara penuh.
Sejak mereka dipartisi pada 1947, kedua negara telah berperang tiga kali pada 1948, 1965, dan 1971 dua di antaranya memperebutkan Kashmir.
Menurut sejumlah organisasi hak asasi manusia, ribuan orang dilaporkan tewas akibat konflik di wilayah tersebut sejak 1989. (T/R03/B05)
Baca Juga: Kedubes Turkiye di Damaskus Kembali Beroperasi setelah Jeda 12 Tahun
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur