PM PALESTINA: KAMI DIANCAM TERKAIT GAJI PNS GAZA

Palestina Rami Hamdallah. Foto: Press TV" width="300" height="168" /> Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah. Foto: Press TV

Gaza, 13 Dzulqa’dah 1435/9 September 2014 (MINA) – Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah mengatakan masyarakat internasional telah mengancam akan memboikot pemerintahannya jika membayar gaji karyawan Palestina pemerintahan Hamas di Gaza.

“Pemerintah dan bank-bank yang beroperasi di wilayah (Tepi Barat) Palestina diancam jika mereka melakukan pembayaran (gaji) kepada para pegawai pemerintahan Hamas di Gaza, maka pemerintah dan masyarakat (kami) akan diboikot,” katanya, sebagaimana dikutip Middle East Monitor (MEMO) dan Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Dia menambahkan, jika hal itu terjadi, sistem perbankan Palestina akan menghadapi masalah besar yang akan mengancam situasi Palestina secara umum.

Merasa optimis, Hamdallah mengatakan meski pun adanya ancaman, ia telah melakukan kontak dengan pihak internasional untuk mengatasi masalah tersebut.

Pada masa transisi pemerintahan bersatu Palestina, krisis itu muncul setelah para pegawai di Gaza tidak mendapatkan gaji selama berbulan-bulan. Pada awal Juni, bank-bank di Jalur Gaza tutup, dan para karyawan tidak dapat mengakses gaji mereka yang sudah semestinya keluar.

Saat itu, Gaza tengah dilanda krisis dan sedang berjuang untuk memenuhi gaji pegawai pemerintah yang berada di wilayah terblokade itu. Tumbangnya rezim Ikhwanul Muslimin dengan tergulingnya Muhammad Mursi dari kursi presiden di Mesir berdampak buruk pada posisi Hamas.

Pendapatan dari pajak terkena dampak sejak negera tetangganya Mesir mulai menghancurkan terowongan yang digunakan untuk menyulundupkan makanan, bahan bakar, dan bahan bangunan di sepanjang perbatasan.

Tahun 2013 lalu, Hamas hanya mampu membayar gaji 77 persen dari gaji biasanya untuk pegawai pemerintah yang berjumlah sekitar 50 ribu orang.

Namun, sejak pemerintahan bersatu kembali dibentuk, kedua pihak belum mampu membayar gaji karyawan hingga saat ini.

Israel sempat mengutarakan ketidaksetujuann pemerintahan rekonsiliasi itu, dan mengatakan akan terus memerangi Hamas dengan segala cara yang mereka punya.

Pada awal September, Israel telah merampas sekitar 200 juta shekel (sekitar 656,78 miliar rupiah) dari pendapatan pajak bulanan yang dikumpulkan atas nama Otoritas Palestina di Tepi Barat, seorang pejabat senior Palestina mengatakan.

Israel mengambil potongan 90 juta shekel (sekitar 295,55 miliar rupiah) untuk menutupi utang yang belum dibayar perusahaan listrik Palestina, kata pejabat Palestina yang tidak disebutkan namanya. Hal itu membuat otoritas Palestina menunda pengiriman uang ke Gaza.

Sebanyak 90 juta shekel lainnya diambil untuk menutupi hutang lain Otoritas Palestina, sementara sekitar 30 juta shekel (sekitar 98,52 miliar rupiah) disita untuk menutupi biaya pasien Palestina yang masuk ke rumah sakit Israel atas arahan Otoritas di Tepi Barat.(T/R04/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)