Palestina Siapkan Draft Resolusi Baru PBB Terhadap Permukiman Ilegal Israel

Ramallah, 3 Rajab 1437/10 April 2016 (MINA) – Presiden Palestina Mahmoud Abbas diharapkan dapat menyampaikan rancangan resolusi mengutuk permukiman Israel ke Dewan Keamanan PBB dalam dua pekan ini, sebagai suatu langkah besar untuk memicu kemarahan di kalangan pendukung Israel.

Seorang pejabat Palestina yang akrab dengan resolusi mengatakan kepada Kantor Berita Ma’an, Palestina menempatkan rancangan resolusi ke dalam sirkulasi di antara anggota Dewan Keamanan PBB pekan ini pada persiapan kunjungan Abbas ke markas PBB di New York 21-23 April mendatang.

Pejabat itu menegaskan, resolusi itu akan menjadi yang pertama yang langsung mengutuk permukiman Israel sebagai tindak ilegal berdasarkan hukum internasional, sejak Amerika Serikat (AS) memveto resolusi serupa pada 2011.

“Akan sulit bagi siapa pun untuk memberikan suara terhadap hal-hal yang menegaskan kembali posisi (negara anggota) terkait permukiman,” kata pejabat yang meminta namanya tidak disebutkan itu.

Pemimpin Palestina telah mengumpulkan dukungan dari seluruh DK PBB menjelang pungutan suara 2011 lalu – termasuk Inggris, Perancis, dan Jerman – tapi diveto oleh AS karena adanya kekhawatiran bahwa lewat jalur itu akan berbahaya bagi perundingan perdamaian.

Pembangunan permukiman hanya bagi orang-orang Yahudi di tanah Palestina yang diduduki telah lama dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional oleh PBB, meskipun Israel menentang hal ini.

Menanggapi laporan dari rancangan resolusi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Kamis lalu bahwa hal itu akan “mendorong negosiasi menjauh.”

“Satu-satunya cara untuk memajukan perdamaian adalah dengan negosiasi langsung dan Abu Mazen (Mahmoud Abbas) menghindari ini,” kata Netanyahu pada akun resmi Twitter-nya.

“Orang-orang Palestina mendidik anak-anak mereka setiap hari bahwa permukiman adalah Tel Aviv, Haifa, dan Acre,” kata Perdana Menteri Israel mengacu pada kota-kota di wilayah jajahan Israel.

Meskipun ada kekhawatiran Netanyahu, pejabat Palestina mengatakan kepada Ma’an keputusan untuk kembali ke resolusi tentang permukiman pada dua pekan mendatang, berasal dari dekade negosiasi yang gagal dalam mencegah ekspansi mereka.

“Jika tidak sekarang kapan lagi? Selalu ada alasan ketika sampai pada permasalahan Palestina. Pada tahun 2011, orang masih memiliki harapan untuk negosiasi, tetapi orang-orang tidak percaya lagi pada negosiasi,” ujarnya.

Palestina telah membangun momentum dalam mendesak Israel bertanggung jawab untuk menjalankan tugas di arena internasional selama tahun lalu, dan bulan lalu ada empat resolusi bersejarah di dewan HAM PBB yang membahas pelanggaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Salah satu dari empat resolusi itu mewajibkan Dewan Keamanan PBB untuk membentuk database pelaku bisnis di daerah di bawah pendudukan militer, khususnya perusahaan yang beroperasi dari pemukiman ilegal.

“Idenya adalah untuk membantu menjaga isu permukiman raib,” kata pejabat Palestina, Jumat lalu. “Semua orang mengatakan permukiman adalah hambatan bagi perdamaian, tapi sangat sedikit yang benar-benar berbuat sesuatu terhadap isu itu.

“Anda memiliki perwakilan Uni Eropa [Federica Mogherini] sekarang menghadirkan pelanggaran Israel di tanah yang diduduki hanya sebagai isu hak-hak konsumen.”

Sementara Uni Eropa pada November mengesahkan undang-undang untuk label produk yang dibuat di permukiman Israel, kata pejabat itu, yang memberikan pilihan kepada konsumen apakah membeli atau tidak membeli produk yang dibuat di pemukiman ilegal meski tidak membahas pelanggaran harian yang terjadi di tanah Palestina.

Sejak pengambilalihan Al-Quds Timur dan Tepi Barat pada 1967, Otoritas Pendudukan Israel telah membangun dan memperluas permukiman hanya bagi orang-orang Yahudi di seluruh wilayah yang diduduki, dan kini banyak yang mengkhawatirkan negara Palestina yang berdampingan tidak akan mungkin terwujud.

Tahun ini, telah melihat gelombang baru perampasan tanah di wilayah Palestina yang diduduki tetapi kelompok-kelompok hak asasi mengatakan tanda kembalinya tindakan Israel tidak terlihat sejak masa pra-Oslo pada 1980-an.

Pihak Israel juga telah mencatat rekor penghancuran tertinggi terhadap rumah warga Palestina yang telah menelantarkan lebih dari 650 warga Palestina sejak awal tahun ini.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan, dalam tiga bulan pertama 2016 ini Israel merobohkan hampir sama dengan jumlah dari rumah yang hancur secara keseluruhan pada 2015 lalu.

Meskipun kecaman berulang dari masyarakat internasional, Israel hanya mendapat sedikit tekanan untuk menghentikan program permukiman, perampasan tanah, atau pemindahan paksa masyarakat Palestina.

Sejak 2000 lalu, AS telah menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB 11 kali, 10 diantaranya untuk melindungi Israel dari rancangan resolusi kritis.

Namun, Presiden AS Barack Obama, yang hubungannya dengan Netanyahu telah mendingin mengatakan bulan lalu, pemerintahannya mungkin bersedia untuk kembali pada resolusi PBB yang mewajibkan Israel guna mematuhi perjanjian permanen dengan pemimpin Palestina.(T/R05/R01)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)