Para Pemimpin Negara Bahas Perubahan Iklim di Majelis Umum PBB

New York, MINA – Pertemuan tahunan General Assembly of the United Nations (UNGA) atau Sidang Majelis Umum PBB dibuka awal pekan ini, para pemimpin Negara akan membahas sejumlah isu, termasuk soal perubahan iklim.

Krisis perubahan iklim ada di bagian atas agenda Majelis Umum. Sekitar 60 kepala negara berencana untuk berbicara di KTT Aksi Iklim itu pada Senin (23/9) malam waktu New York, dan para pejabat bertujuan untuk mengumumkan inisiatif yang mencakup emisi karbon bersih.

Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan pentingnya KTT iklim itu dan menatang para pemimpin dunia untuk menghadirkan rencana konkret dan bukan sekedar pidato yang indah.

Sebelumnya, seperti dikutip dari Voice of America (VOA), PBB merilis sebuah laporan yang disusun Organisasi Meterologi Dunia yang menunjukkan adanya percepatan polusi karbon, peningkatan permukaan laut, peningkatan temperatur global, dan penyusutan lapisan es.

Baca Juga: Jadi Buronan ICC, Kanada Siap Tangkap Netanyahu dan Gallant

Laporan itu menyebutkan, temperatur global rata-rata pada periode 2015 hingga akhir 2019 berada pada laju “terpanas” dibanding periode-periodesetara sebelumnya, yakni pada 1,1 derajat di atas tingkat pra-industri,

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak akan hadir pada KTT itu. Pada hari yang sama, ia akan menghadiri sebuah pertemuan mengenai penindasan kelompok minoritas agama, sebelum mengadakan pembicaraan terpisah dengan para pemimpin dari Pakistan, Polandia, Selandia Baru, Singapura, Mesir dan Korea Selatan.

Perjanjian Iklim Paris 2015, yang telah diratifikasi 186 negara, menyerukan terselenggaranya tindakan-tindakan untuk mencegah laju peningkatan temperatur global melebihi 2 derajat, dan idealnya hanya sekitar 1,5 derajat dengan cara menurunkan emisi gas rumah kaca.

AS, sebagai salah satu produsen terbesar emisi gas rumah kaca, di bawah Presiden Trump, telah mengumumkan akan meninggalkan perjanjian itu. Meski demikian, keputusan AS itu tidak menghentikan usaha penanganan iklim di tingkat negara bagian, daerah, dan sektor swasta. (T/Sj/RS2)

Baca Juga: Survei: 37 Persen Remaja Yahudi di AS Bersimpati dengan Hamas

Mi’raj News Agency (MINA)