Parlemen Eropa Tuntut Militer Myanmar Akhiri Kekerasan Terhadap Rohingya

Belgia, MINA – Parlemen Eropa, Kamis (14/9), menuntut militer Myanmar segera mengakhiri kekerasan terhadap Muslim Rohingya.

Desakan itu menambah tekanan internasional atas krisis yang telah menyebabkan hampir 380.000 orang  melarikan diri ke Bangladesh, demikian World Bulletin yang dikutip MINA

Operasi militer Myanmar, yang dilakukan sebagai balasan atas serangan militan Rohingya pada 25 Agustus, telah mengakibatkan sejumlah besar komunitas minoritas Muslim Rohingya melintasi perbatasan.

Resolusi yang didukung oleh para anggota Parlemen Eropa itu menuntut pasukan militer dan keamanan Myanmar untuk segera menghentikan pembunuhan, pelecehan, dan pemerkosaan orang-orang Rohingya, dan pembakaran rumah mereka.

Resolusi itu juga mendesak Uni Eropa untuk mempertimbangkan sanksi terhadap Myanmar jika pelanggaran hak asasi manusia terus berlanjut.

“Myanmar telah mengambil tindakan ekstrim terhadap seluruh masyarakat Rohingya dalam menanggapi aksi teroris beberapa individu. Mereka telah melampaui tindakan balasan  yang dapat diterima,” kata anggota parlemen dari Inggris, Amjad Bashir.

“Kami telah memasukkan Myanmar dalam peringatan bahwa, kecuali jika penganiayaan dan kekerasan berhenti, kami akan mengambil tindakan,” katanya.

Kekerasan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, telah mendorong krisis kemanusiaan di kedua sisi perbatasan dan memberikan tekanan global yang besar terhadap pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi agar mengutuk kampanye militer.

PBB, yang telah memperingatkan Myanmar untuk menghentikan tindakan kekerasan, mengatakan aksi yang dilakuan aparat keamanan negara itu merupakan ‘pembersihan etnis’.

Pengungsi Rohingya mengungkapkan tentara menembaki warga sipil dan menghancurkan seluruh desa di utara negara Rakhine dengan bantuan massa Buddha. Tentara membantah tuduhan tersebut.

Suu Kyi, yang selama ini dikecam dunia internasional karena tidak berbicara sedikitpun terkait krisis di Rakhine, dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan mengenai masalah tersebut pekan depan. (T/R11/P1)

Mi’raj  News Agency (MINA)