Parlemen Irak Setujui Tujuh Anggota Terakhir Pemerintahan Baru

Baghdad, MINA – Parlemen Irak telah memberikan suara kepercayaan kepada tujuh menteri kabinet, termasuk pos perminyakan dan pos urusan luar negeri, menyelesaikan 22 anggota pemerintah pimpinan Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi.

Lima belas menteri telah disetujui bulan lalu, mengakhiri bulan kebuntuan menyusul pengunduran diri mantan perdana menteri Adel Abdul Mahdi menyusul protes berkepanjangan sejak Oktober 2019, karena protes korupsi dalam pemerintahan dan banyaknya pengangguran.

“Kabinet sekarang sangat penting dalam mengimplementasikan program kami dan memenuhi komitmen kami yang sedang menunggu tindakan, bukan kata-kata,” kata PM Al-Kadhimi dalam tweet pada hari Sabtu (6/6), Al Jazeera melaporkan.

Para menteri baru termasuk Ihsan Ismaeel, mantan Kepala Perusahaan Minyak Basra (BOC), yang telah ditunjuk sebagai Menteri Perminyakan bagi negara produsen terbesar kedua OPEC itu.

Ismaeel akan mewarisi tugas yang menantang, karena Irak sedang berjuang untuk mengatasi jatuhnya harga minyak mentah dan keputusan oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak untuk memotong produksi.

Menteri lainnya, Fuad Hussein, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam pemerintahan sebelumnya, kembali ke kabinet tetapi kali ini untuk memimpin Menteri Luar Negeri. (T/RS2/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)