Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PARLEMEN PALESTINA: PM HARUS MUNDUR JIKA TAK MAMPU JALANKAN MISI

Rana Setiawan - Ahad, 21 September 2014 - 00:58 WIB

Ahad, 21 September 2014 - 00:58 WIB

644 Views

Ahmad Bahar.(Arsip)
ahmed-bahar1

Wakil Ketua Parlemen Palestina, Ahmed Bahar. (Foto: Middleeastmonitor.com)

Gaza, 27 Dzulqa’dah 1435/21 September 2014 (MINA) – Wakil Ketua Parlemen Palestina, Ahmed Bahar, mengingatkan Perdana Menteri Palestina Rami Hamadallah agar mengundurkan diri jika tidak mampu melaksanakan misi yang disepakati gerakan-gerakan Palestina.

“Jika Hamadallah tidak dapat melaksanakan misi yang disepakati kelompok-kelompok Palestina, seperti rekonstruksi Gaza dan membayar gaji pegawai negeri, ia harus berhenti,” kata Bahar dalam peringatan menghormati para syuhada Palestina di Rafah, selatan Jalur Gaza, Jumat kemarin (19/9).

Dia menambahkan, kepala pemerintah rekonsiliasi belum menghubungi para pejabat di Jalur Gaza sebelum, selama atau setelah perang Israel di Gaza.

“Jika ia tidak serius melayani rakyatnya, dia patut mengundurkan diri,” tegas Bahar seperti dilaporkan Middle East Monitor (MEMO), yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Baca Juga: Tentara Israel Cemas Jumlah Kematian Prajurit Brigade Golani Terus Meningkat

Bahar mengatakan, membangun kembali Jalur Gaza harus segera dimulai.

Harus Komitmen

Pernyataan Bahar dikuatkan anggota Biro Politik Hamas Ziad Al-Zaza yang mengatakan bahwa pemerintah persatuan Palestina dikhawatirkan menuju perpecahan.

Menurutnya, pemerintah persatuan harus mewakili semua rakyat Palestina dan tidak memisahkan antara pegawai sipil Gaza dan pegawai sipil Tepi Barat, sejak dibentuk sebagai hasil dari perjanjian nasional, ujar Ziad, Alresalah melaporkan.

Baca Juga: Anakku Harap Roket Datang Membawanya ke Bulan, tapi Roket Justru Mencabiknya

Pemerintah persatuan dibentuk Dr. Rami al-Hamadallah setelah delapan tahun perpecahan, di bawah kesepakatan kedua pihak, Hamas dan Fatah.

Al-Zaza meminta pemerintah persatuan melaksanakan komitmennya dan mengambil tanggung jawab sesuai misi dibentuknya. (T/R05/P4).

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Tim Medis MER-C Banyak Tangani Korban Genosida di RS Al-Shifa Gaza

Rekomendasi untuk Anda