Parmusi Usulkan Pemerintah Lebih Berperan Aktif Masalah Haji di Indonesia

Jakarta, 3 Muharram 1438/4 Oktober 2016 (MINA) – Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) mengusulkan Pemerintah untuk memberikan peran lebih besar kepada masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan haji di Indonesia.

Ketua Umum PP Parmusi Usamah Hisyam mengatakan Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dapat dipastikan paling terbesar jumlah jamaah hajinya setiap tahun

“Bahkan, setiap calon jemaah haji ada yang harus menunggu selama lebih dari 10 tahun untuk mendapatkan kesempatan menunaikan  ibadah haji,” kata Usamah dalam konferensi pers di Hotel Grand Syahid Jaya, Jakarta, Selasa (4/10) pagi.

Menurut Usamah, Sistem waiting list yang begitu panjang dan lama inilah yang selalu menimbulkan masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji, bukan saja permasalahan dalam aspek pelayanan dan kesediaan kuota jamaah. Tapi juga pada aspek pengelolaan dana haji yang telah disetor terlebih dahulu oleh calon jamaah dan tersimpan di lembaga keuangan bank dalam jangka waktu yang sangat lama.

Baca Juga: Pembukaan Silaknas ICMI, Prof Arif Satria: Kita Berfokus pada Ketahanan Pangan

Sistem dan mekanisme pengelolaan haji yang sedemikian rupalah yang mendorong Parmusi untuk mengusulkan kepada pemerintah memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan haji di Indonesia.

“Sehingga pelaksanaan ibadah haji tidak secara menyeluruh dan utuh menjadi monopoli pemerintah. Karena Parmusi mengusulkan dibentuknya sebuah Badan Khusus yang anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan presiden. Badan ini harus bekerja secara independen dan profesional serta transparan,” ungkap Usamah.

Hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) yang diadakan di Jakarta mengusung paradigma baru Connecting Moslem berbasis pada dakwah, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pengelolaan dan Penyelenggaran Haji merupakan hasil dari rekomendasi Mukernasi II Parmusi. (L/P002/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Menteri Yusril Sebut ada Tiga Negara Minta Transfer Napi