Tel Aviv, MINA – Partai-partai Yahudi Ultra-Ortodoks menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sengaja menunda RUU yang akan meresmikan pengecualian wajib militer bagi kaum Haredim, menyusul penundaan kembali debat legislatif.
Harian Israel Yediot Aharonot pada Ahad (2/11) melaporkan, RUU yang dirancang oleh Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Keamanan Knesset, Boaz Bismuth, seharusnya dibahas pekan lalu tetapi sekali lagi ditunda atas instruksi Kantor Perdana Menteri, Demikian dikuip dari MEMO.
Seorang pejabat dari Agudat Yisrael, bagian dari blok Yudaisme Torah Bersatu, mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa Netanyahu sebenarnya tidak berniat mengesahkan undang-undang tersebut, tetapi mencoba mengulur waktu dan memperkeruh suasana.
Partai-partai ultra-Ortodoks menuduh partai Likud yang berkuasa di bawah pimpinan Netanyahu “menghukum” mereka sebagai tanggapan atas demonstrasi besar-besaran yang diadakan Kamis lalu di Yerusalem, di mana lebih dari 300.000 anggota Haredi memprotes penangkapan siswa yeshiva yang menolak mendaftar menjadi tentara Israel.
Baca Juga: Kasus Bunuh Diri Meningkat, Rabbinat Israel Larang Tentara Cadangan Bawa Senjata
Seorang pemimpin senior Haredi mengatakan keputusan pemerintah untuk menunda debat “menunjukkan bahwa pemerintah menghukum para rabi senior yang menyerukan doa untuk melawan kerugian yang ditimbulkan pada siswa Taurat.”
RUU tersebut, yang akan memberikan pengecualian hampir total dari dinas militer kepada siswa yeshiva ultra-Ortodoks, telah memicu kritik luas, termasuk dari anggota koalisi yang berkuasa, yang berpendapat RUU tersebut memperdalam perpecahan sosial di tengah konflik dan tekanan keamanan yang sedang berlangsung. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Serangan Udara Terbaru Israel di Lebanon Selatan: 2 Tewas, 7 Terluka
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur