PBB ADAKAN PERTEMUAN DI PEMUKIMAN ILEGAL ISRAEL

Foto: Ma'an News Agency
Foto: Ma’an News Agency

New York, 5 Muharram 1436/29 Oktober 2014 (MINA)- Dewan Keamanan akan mengadakan pertemuan darurat pada Rabu untuk membahas rencana membangun pemukiman Ilegal Yahudi di Al-Quds Timur yang diduduki.

“Pembicaraan mendesak diminta oleh Yordania menyusul surat dari utusan Riyadh Mansour, yang meminta 15 anggota dewan kemananan untuk mengatasi situasi krisis ini di Yerusalem timur yang diduduki,” kata diplomat, seperti dilaporkan Ma’an News Agency yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Israel berjanji akan membangun lebih dari 1.000 rumah pemukim baru di Al-Quds Timur, Senin (27/10). Hal itu memicu kemarahan warga Palestina yang memperingatkan dapat menimbulkan “ledakan” kekerasan.

Dalam suratnya, perwakilan Palestina meminta untuk menuntut Israel segera membatalkan rencana dan berkomitmen untuk mengambil jalur damai yang jelas dan jangan diingkari.

Pada Selasa (28/10), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memukul balik AS dan kritik Eropa dari rencana pembangunan permukiman lainnya.

Uni Eropa mengatakan, rencana tersebut menimbukan pernyataan keraguan kepada Israel mengenai komitmennya untuk menyepakati solusi perunding dengan Palestina. Tindakan tersebut juga akan menimbulkan konsekuensi bagi hubungan Uni Eropa dengan Israel.

Washington mengatakan, pihaknya sangat prihatin atas rencana tersebut, dan itu sama saja bergerak maju, tapi dengan tindakan ini akan bertentangan dengan soal perdamaian.

Tapi Netanyahu menegaskan Israel tidak akan mengubah arah. “Kami akan terus membangun di Yerusalem, ibu kota abadi kami,” katanya.

Pekan lalu Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mendesak Israel dan Palestina untuk menjauh dari tindakan sepihak yang menimbulkan ketegangan dan bekerja ke arah untuk mulai pembicaraan tentang damai.

“Hukum internasional jelas, aktivitas pemukiman ilegal ini benar-benar bertentangan dengan mencapai solusi dua-negara,” kata Ban.

Pertemuan dewan keamanan atas tindakan Israel datang dari orang Palestina yang mendorong untuk menetapkan 2016 sebagai tanggal akhir pendudukan Israel.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan Politik, Jeffrey Feltman mengharapkan, dewan keamananan melakukan pertemuan singkat pada Rabu. (T/P010/R11)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Comments: 0