Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PBB AWASI SENSUS DI BURMA

- Kamis, 3 April 2014 - 17:20 WIB

Kamis, 3 April 2014 - 17:20 WIB

1 Views ㅤ

Yangon, 4 Jumadil Akhir 1435 /4 April, 2014 (MINA) – Dana Kependudukan PBB (UNFPA) membantu pemerintah Burma melakukan pengawasan sensus yang berakhir 10 April mendatang karena pihaknya menduga petugas tidak mendata Muslim Rohingya yang sudah menetap sebelum pemerintah junta militer karena dianggap sebagai imigran ilegal.
 
Petugas akan mengidentifikasi dan bertanya pada setiap rumah tangga yang dikunjungi dan jika mereka menjawab “Rohingya” maka petugas hanya mengatakan terima kasih kemudian pergi tanpa mensensus mereka. Demikian yang diberitakan Kantor Berita Rohingya, RNA dan dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
 
Burma, sebuah negara yang didominasi sekitar 60 juta Buddha, mereka baru muncul setengah abad pada kekuasaan militer. Dan mengadakan sensus terakhir pada 1983 dan para ahli mengatakan informasi yang dikumpulkan dari 30 Maret – 10 April sangat penting untuk pengembangan dan perencanaan nasional.
 
Tapi masuknya pertanyaan tentang etnisitas dan ras yang  disetujui oleh Dana Kependudukan PBB (UNFPA) – banyak mengundang kritik. Para ahli mengingatkan  hal itu bisa mengobarkan ketegangan dalam transisi negara itu ke era demokrasi. 
 
Hal ini terutama berlaku di Rakhine, rumah bagi negara yang diperkirakan 1,3 juta etnis Rohingya. Dalam dua tahun terakhir, lingkungan mereka telah dijadikan target aksi-aksi kekerasan  massa Buddha. Sebanyak 280 orang tewas dan 140.000 lainnya terpaksa meninggalkan rumah mereka. Banyak yang sekarang tinggal di kamp-kamp yang penuh sesak di pinggiran ibukota negara bagian, Sittwe.
 
Badan PBB mengatakan telah menerima jaminan dari pemerintah bahwa setiap orang di negara ini akan diizinkan untuk mengidentifikasi etnis mereka.
 
Namun, pada malam sensus diadakan, juru bicara kepresidenan Ye Htut mengumumkan bahwa siapa pun yang menyebut diri mereka sebagai Rohingya tidak akan data dan dihitung. Meskipun banyak anggota minoritas agama lahir di keluarga Burma yang telah memiliki beberapa generasi, pemerintah menganggap mereka imigran ilegal dari Bangladesh.
 
Ye Htut mengatakan jika mereka yang menyebut diri mereka Bengali akan dimasukkan dalam sensus. Badan PBB mengatakan bahwa hal itu bertentangan dengan janji sebelumnya.
 
“Dalam perjanjian dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah membuat komitmen untuk melakukan sensus sesuai standar sensus internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” katanya dalam sebuah pernyataan. 
 
PBB mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan pemerintah saat ini dan mengatakan hal itu bisa meningkatkan ketegangan di negara bagian Rakhine dan merusak kredibilitas data yang dikumpulkan.
 
Sensus tersebut didanai sebagian besar oleh badan dunia dan donor internasional yang diperkirakan menelan biaya $ 74 juta. Kelompok-kelompok HAM dan analis telah berulang kali mengkritik UNFPA yang gagal melakukan konsultasi dengan berbagai kelompok etnis sebelum sensus yang menelan waktu bertahun-tahun untuk merencanakan, dan mengabaikan peringatan tentang potensi bahaya isu politik yang sensitif tentang etnis.(T/P08/EO2)
 
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Rekomendasi untuk Anda