PBB Ingin Negosiasi AS dan Kanada untuk Relokasi Pengungsi Rohingya

Rudi Hendrik - Jumat, 17 Februari 2017 - 21:56 WIB

Jumat, 17 Februari 2017 - 21:56 WIB

370 Views

Anak-anak Muslim Rohingya di kamp pengungsian di Bangladesh. (Foto: EU/ECHO/Pierre Prakash)

Dhaka, 19 Jumadil Awwal 1438/17 Februari 2017 (MINA) – Badan Pengungsi PBB (UNHCR) telah meminta Pemerintah Bangladesh untuk memungkinkan terjadinya negosiasi dengan Amerika Serikat, Kanada dan beberapa negara Eropa untuk menampung sekitar 1.000 Muslim Rohingya yang tinggal di negara Asia Selatan itu.

Perwakilan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Bangladesh Shinji Kubo mengatakan pada hari Kamis (16/12) bahwa lembaganya akan mendorong relokasi Muslim Rohingya yang paling membutuhkan, meskipun ada penentangan dari beberapa negara maju, khususnya Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump.

“UNHCR akan terus bekerja sama dengan pihak yang berwenang, termasuk di Amerika Serikat,” kata Kubo, demikian Dhaka Tribune memberitakan yang dikutip MINA.

Kubo mengatakan 1.000 pengungsi Rohingya telah diidentifikasi sebagai prioritas untuk direlokasi dengan alasan medis atau karena mereka telah dipisahkan dari anggota keluarganya yang sudah tinggal di luar negeri.

Namun, HT Imam, penasihat politik Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, mengatakan, usulan relokasi itu tidak realistis, karena keengganan di Amerika Serikat dan Eropa untuk mengambil lebih banyak pengungsi Muslim.

Kanada, Australia dan Amerika Serikat sebelumnya adalah negara penyedia suaka kepada Muslim Rohingya yang datang ke Bangladesh dari Myanmar, sampai akhirnya Pemerintah Dhaka menghentikan program itu sekitar tahun 2012.

Alasan penghentian, Pejabat pemerintah Bangladesh mengatakan, dikhawatirkan program itu akan memancing lebih banyak orang dari Myanmar datang ke Bangladesh sebagai negara transit untuk mencari suaka di Barat.

Sementara Pemerintah Kanada telah mengatakan akan menyambut mereka yang melarikan diri dari penganiayaan, teror dan perang. (T/RI-1/P1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)