PBB Laporkan Perpindahan Massal di Gaza dan Situasi Kritis di Tepi Barat

Gaza, MINA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa hampir 430.000 orang telah berpindah dari wilayah selatan ke utara Jalur Gaza sejak dibukanya jalan Salah ad-Din dan Al Rashid pada Senin (27/1).

Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Markas Besar PBB, New York, Rabu (29/1). Anadolu melaporkan.

“Mitra kemanusiaan kami memperkirakan lebih dari 423.000 orang telah menyeberang dari selatan ke utara. Pekerja bantuan di lapangan terus menyediakan makanan, air, dan perlengkapan kebersihan bagi para pengungsi,” kata Dujarric.

UNICEF juga mendistribusikan gelang identifikasi bagi anak-anak untuk memastikan keamanan dan memudahkan reunifikasi keluarga selama perpindahan.

Dujarric menambahkan bahwa kelompok rentan, termasuk anak-anak tanpa pendamping, wanita hamil, lansia, penyandang disabilitas, serta orang dengan penyakit kronis dan kebutuhan medis berkelanjutan, turut terdampak dalam perpindahan ini.

Dujarric juga menyoroti kemunduran drastis dalam situasi kemanusiaan dan perlindungan di Tepi Barat yang diduduki.

“Pasukan Israel terus melanjutkan operasi di wilayah Jenin dan Tulkarm. Kami telah berulang kali menyatakan kekhawatiran atas penggunaan taktik mematikan yang menyerupai perang selama operasi ini,” ujarnya.

Mengutip laporan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Dujarric menyebutkan bahwa infrastruktur sipil hancur dan layanan penting terganggu di Tepi Barat. Akibatnya, hampir 1.000 warga Palestina terpaksa mengungsi.

Ketika ditanya tentang larangan Israel terhadap Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) yang mulai berlaku pada Kamis (30/1), Dujarric menegaskan bahwa PBB telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan kelanjutan operasi kemanusiaan.

“UNRWA akan terus melaksanakan mandatnya hingga secara fisik tidak dapat melakukannya,” tegasnya.

Dujarric juga menyatakan bahwa staf UNRWA, baik nasional maupun internasional, harus dilindungi sesuai hukum internasional dan kewajiban Israel.

Namun, ia mengakui bahwa tidak ada jaminan perlindungan yang diberikan oleh Israel kepada staf PBB.

Larangan terhadap UNRWA disahkan oleh Knesset (parlemen Israel) pada Oktober 2024, dengan tuduhan bahwa beberapa karyawan badan tersebut terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Tuduhan ini dibantah oleh UNRWA. Larangan ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kelangsungan bantuan kemanusiaan bagi jutaan pengungsi Palestina.

Pejabat PBB telah memperingatkan bahwa tindakan Israel dapat memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah parah.

UNRWA, yang beroperasi sejak 1949, menyediakan layanan vital seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan darurat bagi pengungsi Palestina di Tepi Barat, Gaza, Lebanon, Yordania, dan Suriah.

Meskipun menghadapi tantangan politik dan keuangan, UNRWA tetap menjadi penyelamat bagi masyarakat yang paling rentan.

PBB menyerukan kepada semua pihak untuk memprioritaskan perlindungan warga sipil dan memastikan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. []

Mi’raj News Agency (MINA)