Khartoum, MINA – PBB mengatakan, pihaknya memulai konsultasi di Sudan pada Senin (10/1) untuk mencoba menyelamatkan langkah negara itu menuju demokrasi setelah kudeta militer pada Oktober 2021.
Para pejabat PBB menghubungi pihak-pihak untuk mencari jalan ke depan. Tentara tidak mengajukan keberatan atas inisiatif tersebut, kata perwakilan khusus PBB Volker Perthes kepada wartawan.
“Kami ingin bergerak cepat,” kata Perthes, The New Arab melaporkan.
Rencana PBB merupakan satu-satunya upaya substansial saat ini untuk menyelesaikan krisis politik.
Baca Juga: DPR AS Keluarkan RUU yang Mengancam Organisasi Pro-Palestina
Pengambilalihan militer pada 25 Oktober, merusak pengaturan pembagian kekuasaan dengan para pemimpin sipil yang dimaksudkan untuk membuka jalan menuju pemilihan umum, setelah penggulingan diktator Omar Al-Bashir pada 2019.
Kudeta juga menghentikan pembukaan ekonomi yang didukung Barat setelah beberapa dekade isolasi dan sanksi.
Para pengunjuk rasa secara teratur turun ke jalan menuntut pemerintahan sipil. Setidaknya 60 orang telah tewas dalam tindakan keras sejak kudeta, menurut Komite Sentral Dokter Sudan, yang merupakan bagian dari gerakan pro-demokrasi.
“Saya berharap konsultasi ini dapat menjadi sesuatu seperti langkah membangun kepercayaan dan akan membantu setidaknya mengurangi kekerasan,” kata Perthes.
Baca Juga: Lima Paramedis Tewas oleh Serangan Israel di Lebanon Selatan
Kelompok-kelompok protes dan partai-partai politik yang digulingkan oleh kudeta sejauh ini menolak untuk berunding langsung dengan militer.
Jadi, Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memulai dengan mendekati kelompok secara individu, dengan harapan dapat melanjutkan ke tahap kedua negosiasi langsung atau tidak langsung, kata Perthes.
Sesi pertama pada Senin sore melibatkan kelompok masyarakat sipil. “Setiap hari kami akan memiliki berbagai pemangku kepentingan yang kami ajak bicara,” katanya.
Para pejabat PBB telah meminta kelompok-kelompok tersebut untuk mempresentasikan visi mereka untuk jalan ke depan, dengan tujuan menghasilkan konsensus tentang poin-poin kesepakatan dan ketidaksepakatan pada akhir pembicaraan. (T/RI-1/RS2)
Baca Juga: Joe Biden Marah, AS Tolak Surat Penangkapan Netanyahu
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Inggris Hormati Putusan ICC, Belanda Siap Tangkap Netanyahu