Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PBB Seru Negara Arab Capai Kesepakatan di Sudan

siti aisyah - Selasa, 10 Januari 2023 - 12:37 WIB

Selasa, 10 Januari 2023 - 12:37 WIB

3 Views ㅤ

Pendukung Sadr menduduki parlemen Irak di Baghdad, Sabtu, 30 Juli 2022. [Murtadha Al-Sudani/Anadolu Agency/Getty]

Khartoum, MINA – Kepala misi PBB di Sudan, Volker Peretz mengatakan, pada Senin (9/1) bahwa negara Arab perlu mencapai kesepakatan politik akhir ‘sesegera mungkin’, untuk mencapai solusi politik di Sudan.

“Waktu itu penting. Kita harus mempercepat proses untuk mencapai solusi politik final secepat mungkin,” kata Peretz kepada Anadolu Agency.

Tahap akhir dari proses politik Sudan dimulai hari Ahad (8/1) di ibu kota Sudan, Khartoum, dengan harapan mencapai kesepakatan tentang transisi politik di negara tersebut.

“Saya optimis mencapai kesepakatan politik akhir,” kata Peretz.

Baca Juga: Kelelahan Meningkat, Banyak Tentara Israel Enggan Bertugas

Pada tanggal 5 Desember, pasukan militer dan politik Sudan menandatangani perjanjian kerangka kerja yang dimaksudkan untuk menyelesaikan krisis selama berbulan-bulan di Sudan.

Kesepakatan itu menjanjikan masa transisi dua tahun dan penunjukan perdana menteri sipil oleh partai politik yang menandatangani perjanjian kerangka kerja.

Menurut Misi Bantuan Transisi Terpadu PBB di Sudan (UNITAMS), putaran terakhir proses politik membahas lima masalah yang diidentifikasi dalam kesepakatan kerangka kerja untuk mencapai “peta jalan pembaharuan proses pembongkaran rezim 30 Juni.”

Perjanjian kerangka kerja mencakup lima topik, termasuk keadilan dan keadilan transisi, keamanan dan reformasi militer, meninjau kesepakatan damai, pembongkaran rezim mantan Presiden Omar Al-Bashir, dan penyelesaian masalah di Sudan timur.

Baca Juga: Bahas Krisis Regional, Iran Agendakan Pembicaraan dengan Prancis, Jerman, Inggris

Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021, ketika militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan menyatakan keadaan darurat, sebuah langkah yang dikecam oleh kekuatan politik sebagai ‘kudeta militer’. (T/R6/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Serangan Hezbollah Terus Meluas, Permukiman Nahariya di Israel Jadi Kota Hantu

Rekomendasi untuk Anda

Palestina
Timur Tengah
Palestina
Internasional