PBB Tangguhkan Bantuan Pangan di Rakhine State Karena Alasan Keamanan

Sittwe, MINA – Program Pangan Dunia (WFP) PBB menangguhkan penyaluran bantuan di Rakhine State, Myanmar, dengan alasan keamanan, karena kekerasan meningkat.

“Kami berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk melanjutkan distribusi ke semua komunitas yang terkena dampak secepat mungkin,” kata WFP dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (2/9). Demikian Al Jazeera memberitakan yang dikutip MINA.

Dalam lebih sepekan terakhir, korban tewas melonjak di antara komunitas Muslim Rohingya dan puluhan ribu warga Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh.

Mereka menghindari pembunuhan massal yang mereka katakan sedang dilakukan oleh pasukan Myanmar.

Pejabat Myanmar menyalahkan kelompok militan Tentara Keselamatan Rohingya Arakan (ARSA) sebagai pelaku pembakaran desa-desa dan ribuan rumah warga. Namun, warga sipil Rohingya mengatakan, sebuah operasi pembakar dan pembunuhan dilakukan oleh tentara Myanmar yang ditujukan untuk memaksa mereka keluar dari negara tersebut.

Pernyataan itu mengatakan, penangguhan operasi bantuan pangan akan mempengaruhi 250.000 pengungsi internal dan populasi paling rentan lainnya.

Dari jumlah itu, sekitar 120.000 orang – kebanyakan adalah warga Muslim Rohingya – telah mengandalkan bantuan di kamp sejak 2012, ketika kerusuhan agama membunuh sejumlah korban dan memicu krisis di negara itu.

Badan pengungsi PBB, UNHCR, melaporkan bahwa sudah lebih 58.600 warga Rohingya lari menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan menuju Bangladesh.

Lembaga bantuan, termasuk WFP, secara rutin telah dituduh melakukan kegiatan pro-Rohingya oleh pemerintah dan warga Buddha Myanmar. Kerusuhan yang terjadi tiba-tiba juga membuat masalah keamanan diperbaharui, sehingga bantuan-bantuan lembaga kemanusiaan harus ditarik kembali.

Pemerintah Myanmar juga menuduh WFP membiarkan jatah mereka jatuh ke tangan “pejuang” Rohingya, yang mereka tuduh melakukan serangan 25 Agustus terhadap pos polisi.

Namun, PBB dengan tegas membantah tudingan tersebut. (T/RI-1/P1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)