Jakarta, MINA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) akan bekerja sama untuk memberdayakan ekonomi umat dan memperkuat ketahanan pangan nasional dengan sebuah program yang disebut Rumah Pangan Santri.
Kerja sama tersebut disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Ketua Umum NU KH Said Aqil Siroj dengan Direktur Utama Bulog Komisaris Jenderal (Purnawirawan) Budi Waseso di Jakarta pada Rabu, (3/10).
Rumah Pangan Santri, menurut Said Aqil, selain dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam menjamin ketersedian pangan dan harga pangan, juga untuk mengembangkan perekonomian pesantren secara mandiri.
“Akses permodalan yang mudah dan cepat bertujuan mendorong pesantren mitra untuk mengembangkan skala usahanya dapat tumbuh menjadi pusat ekonomi umat di wilayahnya masing-masing sehingga pesantren dapat dijadikan sebagai episentrum ekonomi rakyat,” kata Said.
Baca Juga: Hadiri Indonesia-Brazil Business Forum, Prabowo Bahas Kerjasama Ekonomi
Sejalan dengan Kiai Said, Budi Waseso menegaskan, “Saya sangat mengapresiasi terhadap inisiasi PBNU dalam menjawab tantangan zaman melalaui program Rumah Pangan Santri ini. Perum Bulog juga siap bersinergi secara profesional dan mendukung program Rumah Pangan Santri, terutama dalam penyediaan komoditi pangan dan pengembangan jaringan secara offline maupun online.”
Program Rumah Pangan Santri tidak hanya menjadi fungsi perwujudan ketahanan pangan tetapi juga menjadi fungsi pengembangan ekonomi pesantren dan lingkungannya, dengan menyediakan akses permodalan melalui pembiayaan usaha mikro lewat berbagai bank nasional dan lembaga keuangan lainnya.
Harapannya, masyarakat tidak hanya mendapatkan pangan dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi ekonominya.
Penandatanganan nota kerja sama NU dengan Bulog itu disaksikan langsung sejumlah pejabat mitra dan hadir pula beberapa petinggi NU. (R/Sj/P1)
Baca Juga: Rupiah Berpotensi Melemah Efek Konflik di Timur Tengah
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Komite Perlindungan Jurnalis Kutuk Israel atas Tebunuhnya Tiga Wartawan di Lebanon
Baca Juga: OJK Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah untuk Santri di Kalteng