PBNU Sorot Membanjirnya Tenaga Kerja Asing dari China

PBNU-Tunjukkan-Pernyataan-Sikap-Said-Aqil-Siroj-Jakarta-Johan-Tallo-01.jpg" alt="" width="640" height="355" /> (Sumber: Liputan6)

Jakarta, 20 Rabi’ul Awwal 1438/20 Desember 2016 (MINA) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang tercantum pada sila kelima Pancasila.

“Pemerintah harus sensitif menjaga perasaan rakyat dan mengkaji ulang kebijakan pembangunannya bila dalam prakteknya tidak menjadikan rakyat sebagai partnernya. Serta  mendorong pemerintah aktif membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia dan memperkuat negosiasi kesepakatan dalam kerja sama investasi,” kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dalam keterangan pers yang diterima Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Selasa (20/12).

Menurut Kang Said, sapaan akrabnya, membanjirnya tenaga kerja asing di Indonesia berdampak negatif pada pekerja lokal, seperti yang terjadi di Banten pada Agustus lalu. Polisi menangkap 70 buruh China ilegal dalam pembangunan pabrik semen di Pulo Ampel, Serang.

“Komposisi pekerja proyek tersebut adalah 30 persen dari local dan 70 persen dari asing. Bayaran yang mereka terima pun besar ketimbang buruh lokal,” ujar Kang Said.

Baca Juga: Prof. El-Awaisi Serukan Akademisi Indonesia Susun Strategi Pembebasan Masjidil Aqsa

Kang Said mengungkapkan, tenaga kerja asing itu dibayar Rp. 15 juta per bulan, sementara tenaga kerja local kita hanya dibayar Rp.2 juta per bulan, dengan rata-rata Rp.80 ribu per hari sementara tenaga kerja asing dibayar rata-rata per hari Rp.500 ribu.

Sementara itu, kata Kang Said, pengangguran di Indonesia mencapai 7,02 juta orang, ditambah dengan perekonomian Indonesia yang ikut merosot jauh, kegiatan ekspor berkurang dan daya beli masyarakat menurun serta harga pasar menjadi tinggi. (L/P011/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Syeikh Palestina: Membuat Zionis Malu Adalah Cara Efektif Mengalahkan Mereka