Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pejabat Israel: Normalisasi UEA Tidak Akan Menghentikan Pembangunan Permukiman

Nur Hadis - Ahad, 16 Agustus 2020 - 08:40 WIB

Ahad, 16 Agustus 2020 - 08:40 WIB

6 Views

Tel Aviv, MINA – Pejabat Israel pada Sabtu (15/8) mengatakan, pemerintah pendudukan tidak diharuskan untuk membekukan pembangunan permukiman sesuai dengan perjanjian normalisasi dengan UEA.

Organisasi penyiaran resmi mengutip pejabat Israel, seperti Shehab News Agency melaporkan, pemerintah mereka belum menerima permintaan apapun dari pemerintah AS mengenai pembekuan pembangunan di permukiman.

“Dalam normalisasi hubungan tersebut juga tidak ada maksud untuk menghentikan atau melakukan pembekuan terhadap pembangunan permukiman,” demikian pejabat itu yang tidak disebutkan namanya.

Pada Kamis (14/8), Presiden AS mengumumkan bahwa UEA dan pendudukan telah mencapai kesepakatan untuk menormalkan hubungan dengan menekankan bahwa Israel akan berhenti membangun permukiman.

Baca Juga: Anakku Harap Roket Datang Membawanya ke Bulan, tapi Roket Justru Mencabiknya

Dan pada awal bulan ini, 15 duta besar Eropa mengirimkan surat protes kepada pemerintah Israel, memperingatkan niat terakhir untuk membangun proyek permukiman di zona E1 yang memisahkan Yerusalem dari Tepi Barat yang diduduki.

Menyusul pengumuman perjanjian normalisasi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kepatuhan pemerintahnya terhadap rencana untuk mencaplok permukiman di Tepi Barat, meskipun ada pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, Israel dan UEA, yang menunjukkan bahwa Tel Aviv akan menghentikan rencana untuk mencaplok tanah Palestina.

Pengumuman kesepakatan normalisasi antara Tel Aviv dan Abu Dhabi ini merupakan puncak dari rangkaian panjang kerjasama, koordinasi, komunikasi, dan pertukaran kunjungan kedua negara.

Dengan demikian, UEA akan menjadi negara Arab ketiga yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel, setelah Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994.

Baca Juga: Tim Medis MER-C Banyak Tangani Korban Genosida di RS Al-Shifa Gaza

Kesepakatan itu disambut dengan kecaman luas Palestina dari para pemimpin dan faksi-faksi terkemuka, seperti Hamas, Fatah, dan Jihad Islam, sementara pemimpin Palestina menganggapnya, melalui sebuah pernyataan, bahwa itu adalah “Pengkhianatan oleh Emirates dari Yerusalem, Al-Aqsa, dan perjuangan Palestina.” (T/R12/RS2).

Mi’raj News Agency (MINA).

Baca Juga: Laba Perusahaan Senjata Israel Melonjak di Masa Perang Gaza dan Lebanon

Rekomendasi untuk Anda